POHUWATO, HARIANPOST.ID- Akses jembatan gantung yang menghubungkan antara Desa Panca Karsa 1 dan Sandalan, Kecamatan Taluditi yang putus pada 10 Desember 2024 lalu, membuat warga di wilayah itu terisolir.
Untuk melintasi wilayah tersebut, warga terpaksa harus menggunakan perahu yang ditempatkan di sungai itu. Namun meskipun demikian, warga tetap beharap Pemerintah Daerah segera membangun kembali jembatan yang menghubungkan dua wilayah di Kecamatan Taluditi.
Merespon hal itu, anggota Komisi 1 DPRD Pohuwato Luluk A Yulianti meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencarikan solusi atas masalah akses jembatan yang putus. Memang kata Luluk, permasalahan infrastruktur jembatan adalah domainnya Dinas PU. Hanya saja yang menjadi permasalahan saat ini kata dia, adalah warga Transmigrasi di Sandalan terisolir akibat putusnya akses penghubung.
“Mereka kesulitan untuk melintas. Karenanya mereka meminta untuk segera dibangunkan jembatan. Meskipun jembatan yang dibangun itu adalah jembatan gantung lagi, tidak apa – apa, asalkan ada akses yang bisa mereka lewati,” pinta Luluk A Yulianti.
Itu disampaikan Luluk saat menggelar Rapat Dengar Pendapat antara Komisi 1 DPRD Pohuwato dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Pohuwato. Rabu, 8 Januari 2025, di ruang rapat DPRD Pohuwato.
Semenjak akses jembatan putus kata Luluk, warga di dua wilayah itu mulai kesulitan melintas. Ditambah lagi, warga sulit mengakses air bersih.
“Mereka berharap jembatan ini segera dibangun. Apalagi bila masuk musim panen, membawa hasil produksi panen jagung itu susah. Karena, untuk melintasi perahu itu kan dikenakan biaya Rp 5.000/ karung. Bayangkan saja, hasil panennya yang diangkut bisa mencapai 10 – 20 Ton,” terang Luluk A Yulianti yang berharap agar Pemerintah Daerah segera membangun jembatan.
Menanggapi aspirasi itu, Kepala Dinas Nakertrans Pohuwato Nizma Sanad menyampaikan bahwa sejak jembatan penghubung di wilayah Sandalan putus, pihaknya sudah menyurati Kementerian untuk melaporkan kondisi yang ada di wilayah Transmigrasi.
“Saya sudah melaporkan ke Kementerian, karena ini akses Sandalan yang menjadi perhatian oleh Kementerian. Tanggapan mereka ( Kementerian) mereka meminta desain, dan ini ada di Dinas PU,” terang Nizma Sanad
