GORONTALO, HARIANPOST.ID- Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) bersama Satgas Pemuda Pengawal Pertambangan menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Gorontalo, Senin, 9 November 2026.
Massa menyoroti dugaan penegakan hukum yang diskriminatif dan tebang pilih dalam penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Boalemo.
Dalam orasinya, Koordinator Aliansi FPKG, Fahrul Wahidji, melontarkan kritik keras terhadap tindakan Polres Boalemo dan Ditreskrimsus Polda Gorontalo.
Ia menilai aparat terkesan tegas menindak penambang kecil di lokasi tertentu, namun membiarkan aktivitas tambang ilegal berkapasitas besar di kawasan Saritani dan Barito.
”Kapolres Boalemo dan Dirkrimsus Polda Gorontalo begitu berani menertibkan PETI di tempat lain, bahkan ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun di PETI Saritani dan Barito, yang terang-terangan menggunakan alat berat, justru dibiarkan,” ujar Wahidji di hadapan aparat kepolisian.
Wahidji membeberkan, hasil investigasi aliansinya menunjukkan bahwa aktivitas penambangan skala besar dengan menggunakan alat berat di kawasan tersebut tetap beroperasi bebas. Kondisi itu diduga kuat terjadi lantaran adanya perlindungan dari oknum aparat penegak hukum.
Situasi ini, lanjut Wahidji, telah mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Penambang kecil langsung diseret ke ranah hukum, sementara aktivitas bermodal besar yang mengerahkan alat berat justru melenggang tanpa tersentuh hukum.
Atas dugaan tebang pilih penegakan hukum tersebut, FPKG secara tegas mendesak pimpinan Polda Gorontalo untuk mengevaluasi jajarannya secara menyeluruh.
Aliansi menuntut Kapolda Gorontalo agar menindak tegas oknum yang terlibat, serta mencopot Kapolres Boalemo dan Dirkrimsus Polda Gorontalo dari jabatannya karena dinilai gagal menegakkan hukum secara adil dan setara.
