BOALEMO, HARIANPOST.ID- Penetapan mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Boalemo, BH, dan mantan Kepala Bagian (Kabag) Legislasi DPRD Boalemo, ID, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo terkait kasus dugaan perjalanan dinas (perdis) fiktif tahun anggaran 2020-2022 menuai sorotan tajam.
Di balik langkah progresif penegak hukum tersebut, publik justru diliputi tanda tanya besar. Akankah proses hukum ini berhenti di level birokrasi sekretariat semata?
Berdasarkan hasil penyidikan resmi dari Kejari Boalemo, skandal korupsi pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas ini terhitung masif dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp2,1 miliar.
Kasus yang menyeret anggaran negara dengan angka fantastis ini dinilai tidak mungkin berdiri sendiri. Perjalanan dinas di lingkungan legislatif pada dasarnya merupakan bagian dari agenda atau kegiatan yang melibatkan unsur pimpinan maupun anggota dewan.
Oleh karena itu, langkah hukum yang baru menjerat pejabat administratif di lingkungan Setwan memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum berisiko tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Pertanggungjawaban Kolektif dan Misteri Uang Titipan Rp1,5 Miliar.
Dalam tata kelola keuangan lembaga legislatif, pencairan dan pelaksanaan anggaran perjalanan dinas tentu melalui mekanisme administratif yang melibatkan berbagai pihak.
Publik menilai, tidak rasional jika anggaran perdis fiktif hanya dinikmati atau dirancang oleh unsur sekretariat tanpa adanya kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.
Fakta menarik lain yang mengemuka dalam penanganan perkara ini adalah adanya pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang titipan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.519.809.000 (Rp1,51 miliar).
Kendati demikian, elemen masyarakat dan pengamat menegaskan bahwa pengembalian uang titipan tersebut tidak serta-merta menghapus unsur pidana bagi pihak-pihak yang turut menikmati, merestui, atau menginisiasi aliran dana haram tersebut.
Sejumlah elemen masyarakat mendesak agar Kejaksaan tidak berhenti pada penetapan tersangka terhadap mantan Sekwan dan mantan Kabag Legislasi. Penyidik ditantang untuk membuka seterang-terangnya aliran dana guna melacak siapa saja pihak-pihak lain termasuk para pihak yang telah menitipkan uang pengembalian tersebut yang turut menikmati atau diuntungkan dari karut-marut anggaran ini.
Menagih Keberanian Penegak Hukum.
Pemberantasan tindak pidana korupsi menuntut objektivitas dan keberanian tanpa pandang bulu. Ketika institusi wakil rakyat yang seharusnya menjadi simbol integritas dan pengawas anggaran justru tercoreng oleh skandal dugaan ‘piknik fiktif’ senilai Rp2,1 miliar, langkah pembersihan harus dilakukan secara menyeluruh.
Jika penegakan hukum hanya menyasar mantan pejabat di tingkat sekretariat sementara pihak-pihak yang memegang otoritas kebijakan di DPRD terkesan melenggang, maka rasa keadilan masyarakat akan terciderai. Terlebih, dengan telah diperiksanya puluhan anggota DPRD (aleg), publik menuntut kejelasan sejauh mana aliran dana tersebut dinikmati secara bersama-sama.
Oleh karena itu, momentum penyidikan ini harus dijadikan pintu masuk utama untuk membongkar praktik culas secara berjamaah. Aparat penegak hukum didorong untuk memeriksa seluruh pihak yang patut diduga terlibat secara aktif maupun pasif, tanpa terpengaruh oleh intervensi politik pihak manapun.
Masyarakat Boalemo kini menanti komitmen nyata penegak hukum. Apakah kasus ini akan diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, atau justru berakhir sebagai drama hukum di mana birokrat bawah harus menanggung beban seorang diri sementara yang lain ‘cuci tangan’? Waktu yang akan membuktikan.












