Editorial

Uang Titipan Rp1,5 Miliar di Balik Korupsi Perdis Fiktif DPRD Boalemo

×

Uang Titipan Rp1,5 Miliar di Balik Korupsi Perdis Fiktif DPRD Boalemo

Sebarkan artikel ini
Uang Titipan Rp1,5 Miliar dan Misteri Penikmat Perdis DPRD Boalemo.(Foto: Foto Ilustrasi)
Uang Titipan Rp1,5 Miliar dan Misteri Penikmat Perdis DPRD Boalemo.(Foto: Foto Ilustrasi)

BOALEMO, HARIANPOST.ID- Penetapan mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Boalemo berinisial BH dan mantan Kabag Legislasi berinisial ID sebagai tersangka dugaan korupsi belanja perjalanan dinas (perdis) 2020-2022 menjadi babak baru penegakan hukum di Kabupaten Boalemo.

Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo menahan kedua pejabat administratif tersebut layak diapresiasi sebagai sinyal bahwa tidak ada yang kebal hukum di daerah ini.

​Namun, di balik gebrakan hukum tersebut, terselip satu pertanyaan krusial di ruang publik. Apakah kasus korupsi perdis senilai miliaran rupiah ini hanya berhenti di meja birokrat sekretariat?

​Merujuk hasil audit Inspektorat Provinsi Gorontalo, skandal perjalanan dinas fiktif ini merugikan keuangan negara hingga Rp2,117 miliar. Modus yang terungkap pun terbilang klasik namun sistemik, mulai dari tagihan penginapan fiktif, penggelembungan biaya (mark-up), hingga manipulasi durasi menginap.

​Secara logika birokrasi maupun realitas politik anggaran, pengelolaan dan pemanfaatan anggaran perjalanan dinas di lembaga legislatif mustahil berdiri di ruang hampa. Unsur sekretariat berperan sebagai fasilitator teknis dan pengelola administrasi keuangan, sementara aktor utama yang melakoni perjalanan dinas itu adalah para anggota dewan.

​Fakta bahwa penyidik Kejari Boalemo telah memeriksa sekitar 26 anggota DPRD (separuhnya masih berstatus aktif) menunjukkan bahwa benang merah keterlibatan lintas lini memang sedang diurai. Di titik inilah nyali, independensi, dan integritas Korps Adhyaksa benar-benar diuji.

Publik menanti pembuktian apakah penetapan BH dan ID merupakan pintu masuk untuk membongkar jejaring penikmat uang rakyat secara utuh, atau justru menjadi ‘ujung’ dari penyelesaian kasus dengan mengorbankan unsur administratif semata.

​Selain persoalan penetapan tersangka, transparansi terkait uang titipan pengembalian kerugian negara sebesar Rp1,519 miliar juga patut menjadi sorotan. Dalam hukum tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum maupun pidana pelakunya.

Kejaksaan perlu membuka secara terang benderang mengenai siapa saja pihak yang menyetorkan uang titipan tersebut. Informasi ini penting agar publik mengetahui apakah dana itu murni berasal dari kantong pribadi dua tersangka, atau merupakan akumulasi ‘setoran balik’ dari pihak-pihak lain yang turut mencicipi manisnya anggaran perdis bermasalah tersebut.

​Skandal yang berlangsung selama tiga tahun anggaran berturut-turut ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Lolosnya dokumen pertanggungjawaban (SPJ) fiktif selama bertahun-tahun membuktikan adanya lubang besar dalam mekanisme verifikasi keuangan.

​Kini, bola panas berada di tangan Kejari Boalemo. Masyarakat mengawal ketat jalannya penyidikan ini agar tidak terjebak pada kompromi politik maupun penegakan hukum yang tebang pilih. Sebab, keadilan substantif hanya akan tegak apabila seluruh pihak yang bertanggung jawab dan turut menikmati uang rakyat Rp2,117 miliar itu duduk bersama di kursi pesakitan pengadilan Tipikor.