POHUWATO,HARIANPOST.ID- Jadi tersangka dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi, Kepala Dinas Lingkungan (DLH) Kabupaten Pohuwato (SM), terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Sebelumnya, pada Kamis, 12 November 2026, kemarin, Kejaksaan Negeri Pohuwato telah melakukan penahanan terhadap SM. Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Arif Ronaldi, S.H., M.H., menyebut, SM akan ditahan selama 20 hari atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam rentang waktu 2023-2025.
Sebelum dilakukan penahanan, penyidik Kejari Pohuwato kata Arif, telah melakukan serangkaian langkah penyidikan dan penyelidikan serta pemeriksaan saksi hingga penggeledahan kantor DLH Pohuwato pada 19 Juni 2026.
Dimana, dalam perkara hukum tersebut, SM diduga melakukan penyimpangan terhadap pembayaran honorarium pegawai non ASN hingga anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pembayaran honorarium pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), belanja suku cadang, bahan bakar minyak (BBM), serta pelumas pada Tahun Anggaran 2023 hingga 2025,” ungkap Arif.
Selain SM, Kejaksaan Negeri Pohuwato juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 56 orang saksi serta melakukan ekspose perkara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendalami potensi kerugian keuangan negara. Di samping itu, sejumlah barang bukti berkaitan dengan perkara ini turut diamankan.
Dijelaskan Arif, tersangka SM disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
