BOALEMO, HARIANPOST.ID- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo mendesak percepatan realisasi anggaran guna mendukung sektor perikanan dan kebutuhan mendasar nelayan, termasuk mengawal ketat kebijakan rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Boalemo bersama Dinas Perikanan dan Kelautan yang berlangsung pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Frait Danial, dalam RDP tersebut mempertanyakan secara mendalam terkait mekanisme penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan, sekaligus menguliti berbagai kendala teknis yang masih kerap ditemui di lapangan.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Boalemo, Asra Umar Murad, memaparkan bahwa pihaknya saat ini telah mendata sebanyak 5.013 nelayan.
Menurutnya, proses penerbitan rekomendasi ditempuh melalui prosedur verifikasi ketat yang berlandaskan pada surat pernyataan Kepala Desa setempat, guna memastikan bahwa pemohon benar-benar berprofesi sebagai nelayan aktif.
Selain itu, Dinas Perikanan dan Kelautan juga proaktif memproses perpanjangan surat rekomendasi bagi para nelayan yang masa berlakunya telah berakhir.
Kendati demikian, Asra tak menampik bahwa pihaknya masih mendapati sejumlah persoalan krusial di lapangan. Salah satunya terkait kepemilikan perahu atau kapal yang ternyata dioperasikan oleh pihak-pihak berdomisili di luar wilayah Kabupaten Boalemo.
”Untuk kapal berukuran 5 sampai 30 Gross Ton (GT), rekomendasi dikeluarkan oleh UPTD Pelabuhan. Namun, kami menemukan kendala di lapangan, yakni adanya kepemilikan perahu oleh pihak yang tidak berdomisili di Boalemo. Hal ini sedang kami sikapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Asra.
Menyikapi temuan dan dinamika tersebut, Frait Danial menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Komisi II DPRD Boalemo berencana membawa hasil RDP ini untuk dikonsultasikan langsung dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Daerah.
Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk komitmen pengawasan parlemen terhadap anggaran yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup nelayan.
”Beberapa kali kita melakukan RDP, namun realisasi di lapangan masih belum maksimal. Oleh karena itu, hasil kesepakatan hari ini akan kami bawa dan konsultasikan langsung kepada Pimpinan Daerah agar anggaran yang menjadi hak nelayan dan sektor perikanan dapat segera terealisasi,” pungkas Frait.
