GORONTALO, HARIANPOST.ID- Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo Tahun 2027 sebesar Rp3.748.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp342.856 atau setara 10,07 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp3.405.144.
Menariknya, persentase kenaikan ini tercatat sebagai yang tertinggi di antara enam provinsi di Pulau Sulawesi berdasarkan data pembanding per 21 November 2026.
Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 473/15/XI/2026 tertanggal 21 November 2026, dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Drs. Wardoyo Pongoliu, M.Si., menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan buah pembahasan matang bersama Dewan Pengupahan Provinsi.
”Penetapan UMP ini telah mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari regulasi pengupahan, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga menyerap aspirasi dari unsur pengusaha maupun serikat pekerja,” ujar Wardoyo dalam keterangan resminya.
Tak hanya mencetak rekor kenaikan tertinggi di Sulawesi, besaran UMP Gorontalo 2027 ini juga melampaui standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp3.746.312.
Kebijakan ini diambil pemerintah daerah guna memperkuat perlindungan serta kesejahteraan pekerja, tanpa mengesampingkan keberlangsungan iklim dunia usaha.
Dalam diktum keputusan tersebut juga ditegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan ruang bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan upah minimum. Perusahaan bersangkutan dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur dengan syarat melampirkan kesepakatan bipartit serta hasil audit eksternal.
Sementara untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil, ketentuan pengupahan dikecualikan dan diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ke depan, Pemprov Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi berkomitmen mengawal kebijakan ini lewat sosialisasi masif dan pengawasan di lapangan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga hubungan industrial tetap harmonis, mendongkrak daya beli masyarakat, sekaligus menciptakan iklim usaha yang produktif di Bumi Serambi Madinah.












