Ilustrasi, Sumber Pixabay
HARIANPOST- Tidak lama lagi masyarakat Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, akan memiliki bandara Pohuwato yang ditargetkan selesai dibangun pada tahun 2022. Seiring dengan target tersebut, pemerintah Kabupaten Pohuwato pun terus berupaya memacu pembangunan bandara yang akan dibangun di Kecamatan Randangan itu.
Untuk menindaklanjuti pembangunan bandara yang sempat tersendak akibat penyebaran pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Sekretaris Daerah Iskandar Datau yang di dampingi, Kepala Dinas Yunus Mohammad melakukan pertemuan dengan Kepala BPN Pohuwato dan Kepala Bandara Jalaludin Gorontalo yang juga selaku KPA pembangunan bandara udara Pohuwato, Selasa (25/08) di ruang kerja Sekda.
Dalam pertemuan tersebut ada sejumlah poin penting yang menjadi inti pembicaraan, utamanya terkait kepemilikan hak tanah yang akan dijadikan lokasi bandara. Iskandar mengungkapkan ada sejumlah tahapan yang perlu untuk ditindaklanjuti terkait pelepasan lahan yang sekitar 42 Hektare.
“Kemudian juga ada lahan yang masih perlu pensertifikatan. Seyogyanya tahun ini sudah mulai dilakukan atau dimanfaatkan, hanya saja kita masih ada musibah nasional Covid-19,” Ungkap Iskandar
Penjabat Sekda Iskandar Datau mengatakan bahwa upaya dalam penyelesaian bandara pohuwato terus dilakukan, sehingganya pertemuan yang melibatkan Kepala Bandara Jalaludin maupun dari BPN Pohuwato itu untuk membicarakan kepemilikan hak tanah yang akan dijadikan lokasi bandara.
Sementara terkait dengan aset yang telah dialokasikan anggaran namun proses penyerahannya belum tuntas kata Iskandar, berpengaruh terhadap proses pengadministrasian, pencatatan dan penatausahaannya yang belum bisa dilakukan. Karena itu dirinya berharap agar proses tersebut bisa dapat dilakukan, sebab anggaran yang dikelurkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu sangat besar.
Ditempat yang sama Kepala dinas perhubungan Yunus Mohamad menambahkan Kedatangan Kepala Bandara Jalaludin selaku KPA Bandara Pohuwato adalah untuk menginventarisasi lahan untuk pembangunan tahap I dan juga menginventarisir aset lahan bandara.
“Ada beberapa haktare yang sudah kami serahkan ke Kementerian, kemudian ada kurang lebih 28 Ha yang sudah kita tetapkan, olehnya kami undang BPN terkait proses pensertifikatannya,”jelasnya.
Pada tahun 2021 jelas Yunus, anggaran yang sudah disepakati dan jadi perhatian pemerintah pusat untuk lenjutan pembangunan bandara mencapi sekitar Rp. 119 Milyar. Anggaran tersebut kata dia sudah termasuk konstruktif pengaspalan dengan target panjang runway 1.400 meter.t
“Selanjutnya mengenai tanah, 41 Ha sudah tersertifikat dan sudah ada persetujuan pemindatanganan oleh DPRD ke Kementerian. Olehnya dari bandara jalaludin dalam hal ini Kemenhub menyurat lagi ke BPN untuk penghapusan terkait dengan lahan yang kita sudah sertifikatkan dan kita sudah serahkan ke Kemenhub yang sisanya yang belum tersertifikatkan itu akan ada tahap-tahap dan segala teknisnya akan kita komunikasikan dengan pertahanan secepatnya dan apa-apa saja yang harus kita pesiapkan,” Jelasnya.(D.01)
