BOALEMO, HARIANPOST.ID– Pelaksanaan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 oleh DPRD Kabupaten Boalemo di salah satu hotel di Kota Gorontalo menuai sorotan tajam. Langkah wakil rakyat tersebut dinilai mencederai semangat efisiensi anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang terpuruk.
Kritik keras itu dilayangkan langsung oleh Ketua Garda Satu Kabupaten Boalemo, Noldy Biya. Ia mempertanyakan urgensi pelaksanaan rapat pembahasan anggaran krusial tersebut hingga harus diboyong ke luar daerah dan menggunakan fasilitas hotel.
Menurut Noldy, negara sudah memfasilitasi DPRD Boalemo dengan gedung kantor yang memadai. Bahkan setiap tahunnya, anggaran daerah dikucurkan untuk biaya pemeliharaan dan revitalisasi gedung dewan tersebut, lengkap dengan anggaran konsumsi rapat.
”Untuk apa setiap tahun ada anggaran revitalisasi gedung DPRD kalau pembahasan APBD 2027 justru dibawa ke hotel di Kota Gorontalo? Ruang komisi ada, ruang Banggar ada, ruang paripurna juga ada. Kalau dibawa keluar daerah begini, otomatis pakai anggaran perjalanan dinas lagi,” tegas Noldy Biya, Rabu, 18 November 2026.
Noldy menilai, kebijakan DPRD tersebut sangat kontras dengan situasi fiskal Kabupaten Boalemo saat ini. Di tengah instruksi efisiensi anggaran dan kondisi kas daerah yang terbatas hingga memaksa pemerintah daerah melakukan pinjaman, DPRD justru mempertontonkan belanja kegiatan yang dinilai tidak mendesak.
”Daerah ini sedang tidak punya uang, sampai harus pinjam dana. Tapi justru anggarannya digunakan untuk kegiatan di hotel yang sebenarnya bisa dilakukan di kantor sendiri. Di tengah kondisi rakyat yang susah dan sorotan publik terhadap lembaga legislatif, sikap seperti ini menunjukkan wakil rakyat tidak peka terhadap kondisi daerahnya,” ujarnya.
Ia juga menyentil rekam jejak penggunaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan legislatif Boalemo yang sebelumnya bermasalah secara hukum. Menurutnya, DPRD terkesan tidak pernah jera meski kasus korupsi perjalanan dinas (perjadis) fiktif di sekretariat dewan telah menyeret dan mengorbankan mantan Sekwan dan Kabag Legislasi DPRD Boalemo, hingga ditetapkan sebagai tersangka.
”Kasus perjadis fiktif DPRD Boalemo yang sudah menetapkan dua ASN sebagai tersangka seharusnya menjadi pelajaran mahal. Namun faktanya, DPRD seolah tidak pernah jera dan kembali memaksakan kegiatan di luar daerah yang membebani pos anggaran perjalanan dinas,” imbuh Noldy.
Tak hanya berhenti pada kritik di ruang publik, Garda Satu Boalemo memastikan akan menindaklanjuti persoalan ini ke jalur pengawasan resmi. Pihaknya tengah merampungkan laporan untuk diserahkan kepada instansi berwenang guna mengaudit penggunaan anggaran perjalanan dinas dan sewa hotel dalam kegiatan tersebut.
”Kami tidak hanya menyoroti. Garda Satu Boalemo akan segera melayangkan laporan resmi ke pihak terkait agar penggunaan anggaran kegiatan DPRD ini diperiksa secara transparan,” tutur Noldy.












