BOALEMO, HARIANPOST.ID- Sidang paripurna DPRD Kabupaten Boalemo dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (2/11/2026), diwarnai ketegangan.
Anggota DPRD Boalemo, Harijanto Mamangkey, memilih aksi walk out sebagai bentuk protes keras terhadap pemerintah daerah dan pimpinan dewan. Aksi yang dilakukan politisi yang akrab disapa Ko Hari ini dipicu oleh belum dipenuhinya sejumlah kesepakatan penting yang telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Boalemo pada siang harinya.
Dalam forum Banmus tersebut, telah disepakati secara kelembagaan bahwa dokumen-dokumen pendukung Ranperda APBD 2027 wajib diserahkan kepada seluruh anggota DPRD sebelum sidang paripurna dimulai. Namun, hingga paripurna digelar pada malam hari, dokumen yang dijanjikan tersebut tak kunjung diterima para legislator.
Adapun dokumen esensial yang dipersoalkan meliputi hasil harmonisasi Ranperda APBD 2027 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga (SSH), serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Harijanto menilai, ketidakhadiran dokumen-dokumen krusial tersebut merupakan persoalan serius yang mencederai fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan DPRD.
Menurutnya, dokumen tersebut bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan instrumen vital bagi anggota dewan untuk mengkaji alokasi anggaran secara mendalam.
”Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum resmi Banmus semestinya dihormati dan dilaksanakan. Bagaimana mungkin anggota DPRD bisa mengikuti proses pembahasan secara optimal, sementara instrumen penting untuk meneliti setiap rupiah uang rakyat justru tidak tersedia di meja sidang?” tegas Harijanto.
Ia menegaskan, pembahasan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan agenda formalitas semata. Dokumen yang lengkap dan transparan merupakan syarat mutlak agar kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Boalemo.
”APBD menyangkut hajat hidup orang banyak. Setiap rupiah yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan urgensi dan manfaatnya bagi pembangunan serta pelayanan publik,” imbuhnya.
Melalui aksi walk out ini, Harijanto berharap pimpinan DPRD dan pihak eksekutif dapat mengevaluasi diri serta memberikan perhatian serius terhadap prosedur pembahasan anggaran ke depannya.
Baginya, menjaga kualitas substansi dan akuntabilitas APBD jauh lebih penting daripada sekadar mengejar ketepatan jadwal agenda paripurna.
