BOALEMO, HARIANPOST.ID- Besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo yang menembus angka miliaran rupiah mendulang kritik tajam dari aktivis masyarakat.
Pasalnya, pengeluaran dinas tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kondisi sejumlah fasilitas publik vital di Boalemo yang justru luput dari perhatian dan butuh penanganan mendesak.
Aktivis Kecamatan Wonosari, Yudi Setiawan, menyoroti secara khusus rubuhnya jembatan penghubung antara Desa Harapan dan Desa Sukamaju. Menurutnya, kerusakan infrastruktur dasar seperti ini seharusnya menjadi prioritas utama ketimbang membiayai perjalanan dinas para wakil rakyat.
”Kita masih diperhadapkan dengan persoalan jembatan roboh, kerusakan infrastruktur jalan, hingga keterbatasan air bersih. Persoalan ini yang seharusnya dijawab segera oleh pemerintah,” tegas Yudi, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia menilai, postur belanja daerah saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Boalemo dalam menentukan arah kebijakan APBD.
Yudi menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap agenda perjalanan dinas, mengingat kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas kedewanan dan pemerintahan. Namun, ia menekankan agar porsi anggarannya dibuat lebih proporsional dan terukur.
”Uang APBD adalah uang rakyat. Ukuran keberhasilan belanja daerah itu bukan seberapa besar anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan pejabat, melainkan seberapa besar manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.
Selain masalah jembatan roboh di Wonosari, Yudi juga menyinggung keterbatasan armada tangki air milik PDAM yang belum maksimal dalam melayani krisis air bersih warga akibat kemarau panjang.
Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa keberpihakan anggaran untuk kebutuhan mendasar rakyat masih sangat minim.
