BONEBOL,HARIANPOST.ID- Gandeng Kejari dan BPN, Pemkab Bone Bolango tancap gas amankan aset daerah. Langkah cepat Pemda itu telah berhasil menuntaskan 13 sertifikasi aset tanah milik daerah.
Terkait hal itu, Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengapresiasi kolaborasi Kejari dan BPN. Menurutnya, ini langkah strategis untuk menyelesaikan masalah aset yang selama ini membayangi daerah.
“Terlalu lama daerah ini dipermasalahkan dengan tanah yang bermasalah. Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan hasil kolaborasi yang luar biasa,” ucap Ismet, Selasa 19 Mei 2026.
Bupati Ismet Mile menjelaskan, program percepatan sertifikasi aset tanah tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi dan kerja sama strategis yang dibangun bersama Kejaksaan Negeri Bone Bolango dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pengamanan aset tanah bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan ketelitian, kecermatan, serta pemahaman hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang” tutur Ismet Mile.
Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menegaskan bahwa program sertifikasi aset tanah tidak sekadar berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan serta memiliki kepastian hukum terhadap aset milik daerah.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 1.300 aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Karena itu dibentuk tim percepatan sertifikasi tanah untuk mempercepat proses pengamanan aset daerah secara bertahap. Untuk tahun 2026 direncanakan 109 sertifikasi tanah, dan alhamdulillah hari ini telah selesai 13 sertifikasi tanah berkat etos kerja tim,” ungkap Feddy.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Bone Bolango, Ilkham Mooduto, menyebut penyerahan 13 sertifikat ini sebagai bukti nyata sinergi antarlembaga.
“Kami akui ini baru sebagian kecil. Namun ini merupakan langkah luar biasa untuk mengamankan aset tanah pemerintah,” ucap Kepala BPN Bone Bolango.
Ilkham memastikan BPN siap mengawal program ini hingga tuntas agar tidak lagi muncul sengketa kepemilikan di masa mendatang.
