DI SAAT sebagian dari kita masih terlelap, ada sekelompok orang yang justru memulai “perang” mereka. Senjatanya sapu lidi dan gerobak dorong. Musuhnya, sisa aktivitas kita kemarin.
Mereka adalah petugas kebersihan. Bekerja saat kita tidur, selesai sebelum kita benar-benar bangun. Ironisnya, hasil kerja mereka kita nikmati setiap hari, tapi keberadaan mereka hampir tak pernah kita sadari. Kita baru ingat saat jalanan kotor.
Ini adalah paradoks. Kita menuntut kebersihan sebagai hak, tapi lupa bahwa ada kewajiban moral untuk menghargai yang membersihkan. Pekerjaan esensial justru sering kasat mata karena hasilnya dianggap.
Listrik menyala kita tak tepuk tangan untuk teknisi PLN. Air mengalir kita tak berterima kasih pada PDAM. Jalanan bersih kita tak menoleh pada penyapu jalan. Padahal mereka berhadapan dengan tumpukan sampah setiap hari.
Persoalannya bukan sekadar soal empati, melainkan keadilan. Kita membayar pajak untuk layanan kebersihan, benar. Tapi pajak tidak membeli hak kita untuk buang sampah sembarangan. Pajak tidak membeli hak kita untuk memperlakukan mereka seperti tidak ada.
Upah Minim beban Maksimal. Apakah gaji mereka sesuai UMP? Jawabannya pahit, tidak selalu. Feri seorang sopir truk pengangkut sampah Tilamuta, Kabupaten Boalemo, bercerita dengan senyum yang getir. Meskipun gaji saya tidak mencukupi, saya tetap bersyukur bisa bekerja sebagai petugas kebersihan. Karena dari pekerjaan ini saya bisa menghidupi keluarga.
Bersyukur tidak berarti cukup. Untuk menambal kebutuhan, Feri harus mencari kerja tambahan.
“Dari gaji yang ada pasti tidak cukup. Mana lagi dipotong untuk BPJS. Jadi kalau sudah selesai mengangkut sampah, saya ambil upah di petani untuk mengupas jagung,” kata Feri, Rabu, 3 Juni 2026.
Hal senada disampaikan Teti penyapu jalan. Harapannya sederhana, bukan kenaikan gaji fantastis.
“Kami berharap untuk gaji bisa dibayarkan tepat waktu, Pak. Karena ada kebutuhan yang harus kami penuhi,” harap Teti.
Cerita Feri dan Teti adalah potret umum. Bekerja dengan risiko tinggi, upah di bawah standar, pembayaran sering telat, tapi rasa syukur mereka tetap maksimal. Ironisnya, justru kemuliaan sikap mereka yang membuat kita lalai menunaikan keadilan.
Tolak ukur keberadaban sebuah kota bukan hanya capaian pembangunannya. Tolok ukurnya adalah bagaimana kota itu memperlakukan mereka yang bekerja dalam sunyi agar kota tetap layak huni.
Petugas kebersihan mungkin tak butuh panggung dan tepuk tangan. Tapi mereka berhak atas rasa aman, upah layak, dan martabat. Tugas kita sederhana, memastikan mereka berangkat kerja dengan rasa dihargai.
Karena kota yang bersih bukan karena warganya tidak pernah mengotori. Kota bersih karena ada yang rela mengotori tangannya untuk kita, setiap hari, sebelum fajar. Jangan sampai kita terus-terusan melupakan mereka.
