Deprov GorontaloLegislatif

Bicara Soal Tambang, Mikson Yapanto: Sikat PETI, Lindungi Perusahaan Legal, Mudahkan IPR

×

Bicara Soal Tambang, Mikson Yapanto: Sikat PETI, Lindungi Perusahaan Legal, Mudahkan IPR

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto (Foto : Istimewa)

GORONTALO,HARIANPOST.ID– Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, akhirnya bicara tegas soal tambang. Sikapnya sangat jelas, yakni mendukung penuh Presiden Prabowo terkait penertiban tambang ilegal lewat Kapolri.

Namun, di tengah upaya penertiban PETI tersebut, Mikson mewanti agar jangan sampai niat baik memberantas PETI, malah jadi bumerang yang membunuh perusahaan yang sudah punya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan mematikan niat rakyat untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Politisi NasDem ini menegaskan, kegiatan PETI harus dihentikan. Tetapi, di sisi lain ia juga mendorong masyarakat penambang untuk mengurusi IPR, agar memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan penambangan.

“PETI harus ditertibkan, itu tidak bisa ditawar. Negara harus hadir. Yang tidak punya izin, jangan dibiarkan merusak hutan, merusak sungai, merusak masa depan Gorontalo,” tegas Mikson, Sabtu, 21 November 2026.

Seiring dengan penegasan itu, Mikson mengingatkan pemerintah jangan hanya galak ke bawah, tapi juga jangan zalim ke atas. Penegasan tersebut adalah respon Mikson atas wacana pembebanan 70 persen hasil investasi tambang untuk negara yang menurutnya, harus dikaji ulang. Bukan ditolak, tapi dihitung dengan jujur.

Alasannya menurut dia, karena perusahaan yang legal itu bukan hanya gali lalu untung.

“Setiap bulan mereka harus bayar biaya maintenance alat berat yang harganya miliaran, gaji ratusan karyawan, yang itu artinya ratusan kepala keluarga, biaya operasional, BBM, listrik, keselamatan kerja,”ujarnya.

Kalau bebannya sampai 70 persen dipotong ke negara, kata Mikson, ia khawatir tidak akan ada perusahaan yang bisa bertahan.

” Ujung-ujungnya mereka mundur. Kalau mereka mundur, siapa yang jadi korban? Bukan pejabat di Jakarta. Tapi buruh tambang di Gorontalo yang kehilangan kerja,” kata Mikson, khawatir.

Selain itu, Mikson juga mengaku khawatir dengan nasib penambang yang mau mengurusi legalitas, tapi harus dibebankan dengan proses administrasi dan biaya yang mahal.

“Hari ini banyak masyarakat Gorontalo yang sudah sadar, sudah mau mengurus IPR. Mereka tidak mau lagi disebut penambang ilegal. Mereka mau masuk jalur resmi. Tapi kalau biaya dan kewajiban IPR dibuat setinggi langit, apa yang terjadi?” tanya Mikson.

“Mereka akan kembali ke hutan, kembali jadi PETI, karena jalur legal terlalu mahal dan terlalu sulit. Jangan sampai kita yang mempersulit niat baik mereka,” ujarnya melanjutkan.

Dalam penyampaiannya, dia juga memberikan peringatan tegas kepada pemerintah.

“Kalau investor lari ke negara lain, Gorontalo yang rugi. Pengangguran bertambah, ekonomi daerah mati, rakyat kembali miskin. Kita butuh formulasi yang adil, Negara dapat manfaat, perusahaan bisa hidup, rakyat dapat kerja, dan penambang rakyat bisa naik kelas jadi legal. Intinya, tertibkan yang ilegal, lindungi yang legal, mudahkan yang mau legal,”tegasnya.