GORONTALO,HARIANPOST.ID- Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, beberapa waktu lalu menegaskan, bahwa Polri akan memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan seluruh praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Penindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal ini pun mendapat dukungan dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto. Anggota DPRD dari Partai Nasdem ini menilai pernyataan Kapolri itu adalah perintah yang jelas dan tidak bisa lagi ditawar-tawar di daerah, termasuk di Gorontalo.
“Saya sebagai Ketua Komisi II sangat mendukung ketegasan Bapak Kapolri. Ini sudah perintah pimpinan tertinggi Polri. Jangan lagi ada yang main-main di bawah,” tegas Mikson, Jum’at, 20 November 2026.
Aleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo- Pohuwato ini mengatakan bahwa persoalan PETI di Gorontalo tidak akan pernah selesai jika penegakan hukum hanya menyasar penambang kecil di lapangan, sementara oknum yang membekingi dibiarkan.
“Saya mau ingatkan kepada kita semua. Kita ini, anggota dewan, pejabat, aparat, itu digaji oleh rakyat. Gaji kita dari uang pajak rakyat. Jadi jangan main-main. Apalagi sudah main tambang ilegal,” ujar Mikson.
“Kalau ada anggota dewan yang main tambang ilegal, mundur. Kalau ada pejabat yang main tambang ilegal, mundur. Kalau ada aparat yang main tambang ilegal, mundur atau pecat. Itu saja ukurannya. Tidak ada kompromi,” lanjutnya.
Tidak hanya melanggar hukum, kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini menurutnya juga ikut berkontribusi terhadapa kerusakan lingkungan, meracuni sungai dengan merkuri, merusak Hutan Nantu, dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Sementara rakyat kecil di sekitar tambang yang menanggung banjir, longsor, dan penyakit.
“Rakyat kecil yang menambang dengan cangkul ditangkap. Tapi cukong yang pakai excavator dan alat berat, yang dilindungi oknum, dibiarkan jalan terus. Ini yang membuat rakyat tidak percaya lagi pada hukum. Ini sistem yang amburadul,” tegasnya.
Seiring dengan dampak yang ditimbulkan itu, Mikson meminta Polda Gorontalo dan seluruh jajaran Polres di Gorontalo untuk segera menindaklanjuti instruksi Kapolri secara nyata, bukan hanya sekedar imbauan dan pemasangan spanduk.
“Di Gorontalo, tolong datakan semua IUP. Mana yang legal, mana yang ilegal, mana yang sudah habis izinnya tapi masih beroperasi, mana yang pakai oknum sebagai beking. Buka semuanya ke publik. Jangan tutup-tutupi,” desak Mikson.
Mikson juga meminta agar penambang rakyat yang selama ini menggantungkan hidup dari tambang diberikan jalan keluar yang legal melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR), bukan dibiarkan terus menjadi korban antara aparat dan cukong.
“Kita tidak anti tambang. Kita anti tambang ilegal yang dibekingi oknum. Kalau mau tambang, urus izinnya, bayar pajaknya, jaga lingkungannya, dan kembalikan hasilnya untuk rakyat. Jangan hasil tambang untuk memperkaya oknum,” tutup Mikson.












