BOALEMO, HARIANPOST.ID- Langkah tegas Polres Boalemo yang berhasil mengamankan tiga unit alat berat di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kawasan Molili’ulo KM 43, Desa Tangga Barito, mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Boalemo.
Meski begitu, aparat kepolisian diminta tidak berpuas diri. Pasalnya, aktivitas ilegal menggunakan alat berat di wilayah tersebut ditengarai masih marak beroperasi.
Tantangan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Boalemo, Abdul Rahman Genti. Ia mendesak agar operasi penertiban terus dilanjutkan secara total demi menyelamatkan lingkungan.
Aspirasi tersebut disuarakannya di sela-sela Rapat Paripurna DPRD Boalemo terkait penyampaian Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026) lalu.
Menurut Abdul Rahman, informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa penertiban minggu lalu baru menyentuh sebagian kecil dari armada perusak lingkungan di sana.
”Kami mengapresiasi kinerja teman-teman dari Polres. Minggu lalu sudah tiga alat berat diturunkan dari kawasan Molili’ulo KM 43, Tangga Barito. Namun, informasi yang kami terima masih ada sekitar belasan alat berat di lokasi. Harapan masyarakat, seluruh alat berat itu juga dapat ditertibkan,” tegas Abdul Rahman Genti.
Ia menggarisbawahi bahwa masyarakat setempat sebenarnya tidak menolak aktivitas pertambangan secara umum. Yang ditolak keras oleh warga adalah penggunaan alat berat yang secara masif merusak ekosistem hutan dan sumber air.
Legislator Boalemo dua periode ini menjelaskan, lokasi PETI tersebut berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang juga merupakan hulu Sungai Paguyaman. Sungai ini menjadi urat nadi irigasi bagi ribuan hektare sawah di tiga wilayah, yakni Kecamatan Wonosari, Paguyaman, hingga sebagian Kabupaten Gorontalo.
Jika pembiaran ini terus berlanjut, dampak buruknya akan langsung memukul sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
”Masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Wonosari bahkan sudah mengeluh karena air sungai mulai keruh. Ini jelas mengganggu pasokan air ke sawah-sawah mereka,” ungkapnya.
Selain ancaman gagal panen bagi petani, kerusakan di hulu sungai juga memperbesar risiko bencana alam yang mengintai warga di hilir, seperti tanah longsor dan banjir bandang.
Menyikapi kondisi yang kian mengkhawatirkan ini, politisi Demokrat tersebut meminta adanya sinergi kuat antara Pemerintah Kabupaten Boalemo, Polres, dan Kodim untuk melakukan pengawasan ketat.
Secara khusus, Abdul Rahman menaruh harapan besar pada kepemimpinan Kapolres Boalemo yang baru untuk menunjukkan taringnya dalam penegakan hukum pidana lingkungan ini.
”Masyarakat Molili’ulo KM 43, Desa Tangga Barito menunggu langkah dan terobosan dari Kapolres yang baru. Harapan kami, penertiban dapat dilanjutkan sehingga seluruh alat berat yang masih beroperasi bisa ditindak sesuai ketentuan,” pungkasnya.
