GORONTALO, HARIANPOST.ID- Petani jagung di Provinsi Gorontalo kini berada di ujung tanduk. Baru saja bernapas lega setelah melewati kemarau panjang yang menguras tenaga dan biaya, harapan mereka meraih untung langsung pupus akibat penetapan patokan harga baru pemerintah.
Pemicunya adalah terbitnya Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026. Aturan yang memuat sanksi pelanggaran HPP, HAP, HET, dan SPHP itu mematok Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung di tingkat petani hanya sebesar Rp 5.500 per kilogram untuk kadar air 18–20 persen.
Sementara untuk harga di Gudang Bulog dipatok Rp 6.400/kg dengan syarat kadar air maksimal 14 persen, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat peternak sebesar Rp 5.800/kg.
Bagi petani di Gorontalo, angka Rp 5.500/kg jauh dari kata cukup. Di tengah puncak panen raya bulan November-Desember ini, petani sejatinya berharap harga jagung mampu bertahan di level Rp 7.000/kg harga yang sempat mereka nikmati sebelum aturan baru tersebut viral pada 13–14 November lalu.
Selisih Rp 1.500 per kilogram itu menjadi jurang pemisah antara balik modal atau gulung tikar. Pasalnya, biaya produksi selama musim tanam tahun ini membengkak hingga dua kali lipat akibat hantaman kemarau ekstrem.
Petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pasokan air, menjalankan mesin pompa lebih lama, hingga membayar upah buruh panen yang ikut melambung.
”Musim kemarau begini biayanya dua kali lipat, harga malah diturunkan,” tulis salah satu petani dalam unggahan yang kini viral dan ramai diamini ribuan warganet Gorontalo.
Tekanan kemarau panjang di Gorontalo tahun ini memang bukan isapan jempol. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo per 2 November 2026 mencatat, produksi jagung pipilan kering 2026 diperkirakan merosot 19,69 persen menjadi hanya 524,64 ribu ton.
Sejumlah wilayah sentra produksi seperti Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo bahkan dilaporkan mengalami gagal panen massal hingga membuat Pemprov Gorontalo harus turun tangan menyalurkan bantuan benih.
Di sisi lain, ancaman sanksi tegas dalam SE Bapanas mulai dari teguran, denda, pencabutan izin usaha, hingga ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda Rp 1,5 miliar membuat pelaku usaha maupun petani berada dalam posisi serba salah.
Padahal, pada akhir Agustus lalu, Gudang Polohungo milik PT Gorontalo Pangan Lestari di Boalemo masih berani membeli jagung kering petani di angka Rp 6.250/kg (kadar air 15-16 persen), bahkan di beberapa titik sempat menyentuh Rp 7.000/kg.
Pemerintah beralasan pengendalian harga dilakukan untuk menstabilkan pasokan pakan ternak, menjaga harga ayam dan telur, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah rata-rata harga jagung nasional sempat menembus Rp 7.263/kg pada akhir Oktober 2026.
Namun bagi petani Gorontalo, kebijakan pukul rata ini dinilai tidak adil karena mengabaikan realitas tingginya ongkos produksi di lapangan akibat bencana kekeringan.
”Kalau dibiarkan dengan harga 7 ribu ke atas, peternaknya yang gulung tikar. Tapi kalau dipaksa 5.500, petaninya yang gulung tikar,” keluh petani menyuarakan nasib mereka yang kini terancam bangkrut.
