Penulis: Fadli Thalib
“Wisuda itu simbolik, esensinya adalah pembebasan.”
Kalimat itu tiba-tiba melintas dalam pikiran saya ketika duduk menunggu giliran dipanggil pada prosesi wisuda di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.
Bagi sebagian orang, wisuda mungkin menjadi penanda keberhasilan setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan. Ada kebanggaan, haru, dan kebahagiaan ketika nama dipanggil untuk menerima ijazah. Namun, bagi saya, wisuda kali ini menghadirkan perasaan yang sedikit berbeda. Ada kebahagiaan, tentu saja, tetapi juga ada ruang untuk merenung: sebenarnya, untuk apa kita bersekolah dan berkuliah? Apakah pendidikan hanya berujung pada selembar ijazah, gelar akademik, dan kesempatan mendapatkan pekerjaan?
Perjalanan pendidikan saya sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum akhirnya duduk di kursi wisuda Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.
Pada 2012, saya pernah menginjakkan kaki di Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Saat itu, seperti kebanyakan anak muda yang memiliki mimpi besar, saya datang dengan harapan bisa menyelesaikan pendidikan tinggi dan membangun masa depan melalui dunia akademik.
Namun, perjalanan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Pendidikan di UMY tidak berhasil saya selesaikan. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 2015, saya kembali mencoba melanjutkan pendidikan dengan masuk ke Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Sayangnya, perjalanan akademik di kampus kedua ini pun kembali tidak berakhir dengan kelulusan.
Dua kali masuk kampus, dua kali pula saya tidak berhasil menuntaskan pendidikan. Ada banyak hal yang menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Namun, saya tidak ingin menjadikan pengalaman itu sebagai alasan untuk berhenti.
Waktu terus berjalan. Teman-teman yang dahulu berjuang bersama sebagian telah menyelesaikan pendidikan magister, menjadi dosen, guru, pengacara, hingga pengusaha. Sementara saya harus menempuh jalan yang lebih panjang, melewati berbagai fase kehidupan, hingga akhirnya kembali menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.
Ketika akhirnya mengenakan toga, keadaan saya pun sudah berbeda. Saya telah menikah, memiliki seorang anak, dan sedang menantikan kelahiran anak kedua.
Jika mengikuti perjalanan pendidikan yang semestinya, sekitar 2015–2016 saya seharusnya sudah menyelesaikan kuliah. Namun, kehidupan memiliki jalannya sendiri. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa pendidikan tidak selalu berjalan dalam garis lurus. Ada yang menyelesaikan kuliah dalam waktu singkat, ada yang harus berhenti dan memulai kembali, bahkan ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai pada titik yang sama.
Tetapi satu hal yang saya yakini, kegagalan menyelesaikan pendidikan pada satu masa tidak berarti seseorang kehilangan kesempatan untuk belajar. Justru perjalanan itulah yang membuat saya semakin memahami bahwa pendidikan bukan sekadar urusan masuk kampus, mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, lalu memperoleh ijazah. Ada proses pencarian, pergulatan, pengalaman, dan kesadaran yang tidak selalu bisa diukur dengan indeks prestasi maupun lama masa studi.
Pendidikan, Antara Pembebasan dan Kepentingan Industri
Jauh sebelum pendidikan menjadi industri yang menjanjikan keuntungan finansial, Ki Hadjar Dewantara telah meletakkan dasar pemikiran bahwa pendidikan harus menjadi jalan pembebasan manusia.
Melalui pendirian Taman Siswa pada 1922, ia melawan sistem pendidikan kolonial yang elitis dan diskriminatif. Pendidikan, dalam pandangannya, tidak boleh hanya menjadi hak kelompok tertentu, tetapi harus menjadi ruang bagi setiap manusia untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh kemerdekaan berpikir.
Filosofinya yang terkenal, Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, bukan sekadar semboyan yang terpampang di dinding sekolah. Di dalamnya terkandung pesan bahwa pendidikan harus membangun keteladanan, menumbuhkan kemauan, dan memberikan dorongan agar manusia mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri.
Dengan demikian, pendidikan sejatinya bukan hanya proses memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid atau dosen kepada mahasiswa. Pendidikan adalah proses dialektika manusia untuk mengembangkan akal dan pikiran, memahami realitas sosial, menguji pengetahuan, serta melahirkan gagasan baru yang relevan dengan perkembangan zaman.
Pendidikan seharusnya menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendorong kemajuan peradaban, membangun masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berdaulat, dan demokratis.
Sayangnya, cita-cita tersebut semakin jauh dari kenyataan ketika kita melihat wajah pendidikan hari ini.
Kampus yang semestinya menjadi ruang pertukaran gagasan, kebebasan akademik, dan pengembangan ilmu pengetahuan, perlahan mengalami perubahan menjadi lembaga yang semakin birokratis dan berorientasi pada logika industri.
Mahasiswa dituntut menyelesaikan studi tepat waktu, mengejar indeks prestasi, mengumpulkan sertifikat, memenuhi berbagai persyaratan administratif, dan pada akhirnya mendapatkan gelar. Sementara itu, ruang untuk mempertanyakan realitas sosial, membangun tradisi membaca, berdiskusi, meneliti, serta mengkritik kebijakan publik sering kali tidak mendapatkan tempat yang cukup.
Bukan berarti seluruh kampus telah kehilangan fungsi akademiknya. Namun, kecenderungan menjadikan pendidikan sebagai instrumen produksi tenaga kerja patut dikritisi.
Ketika Kampus Menjadi Pabrik Tenaga Kerja
Perubahan orientasi pendidikan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembangunan ekonomi nasional.
Pada masa Orde Baru, melalui kebijakan pembangunan bertahap atau Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pemerintah mendorong transformasi ekonomi, termasuk pengembangan sektor industri dan eksploitasi sumber daya alam.
Agenda pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan siap memasuki pasar kerja. Karena itu, pembangunan sarana pendidikan, penambahan tenaga pengajar, perluasan kesempatan belajar, serta penyusunan kurikulum menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
Pada satu sisi, kebijakan tersebut membuka akses pendidikan yang lebih luas. Namun, pada sisi lain, orientasi pendidikan juga semakin dekat dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan industri.
Persoalannya bukan pada hubungan antara pendidikan dan dunia kerja. Tentu saja pendidikan harus memberikan bekal agar manusia mampu bertahan hidup dan memperoleh penghidupan yang layak. Yang menjadi masalah adalah ketika kebutuhan industri menjadi ukuran utama keberhasilan pendidikan, sementara fungsi pendidikan untuk membangun kesadaran kritis, kepekaan sosial, dan keberanian memperjuangkan keadilan justru terpinggirkan.
Pendidikan akhirnya lebih sibuk mencetak lulusan yang siap bekerja daripada melahirkan manusia yang mampu berpikir mandiri dan mempertanyakan ketidakadilan. Dalam situasi seperti ini, kampus berisiko berubah menjadi semacam pabrik. Mahasiswa menjadi bahan baku, kurikulum menjadi mesin produksi, ijazah menjadi produk akhir, sedangkan dunia industri menjadi pasar yang menunggu hasil produksinya.
Pertanyaannya, jika pendidikan hanya menghasilkan tenaga kerja yang patuh pada kebutuhan pasar, siapa yang akan melahirkan pemikiran kritis untuk mengoreksi arah pembangunan bangsa?
Banyak Gelar Akademik, Tetapi Apa Dampaknya bagi Rakyat?
Tan Malaka pernah menempatkan pendidikan sebagai salah satu fondasi penting untuk membebaskan bangsa dari keterbelakangan, kebodohan, dan belenggu imperialisme-kolonialisme.
Baginya, pendidikan tidak cukup hanya memberikan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan menguasai ilmu pengetahuan. Pendidikan juga harus mengajarkan manusia memahami kehidupan sosial serta menyadari kewajibannya terhadap rakyat banyak.
Ada tiga hal penting dalam pemikiran pendidikan Tan Malaka: memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi kehidupan, membangun hakikat pendidikan melalui pergaulan, serta menanamkan tanggung jawab terhadap berjuta-juta rakyat jelata.
Pemikiran tersebut masih sangat relevan untuk membaca persoalan pendidikan Indonesia hari ini.
Kita patut bertanya, mengapa semakin banyak orang bergelar sarjana, magister, doktor, bahkan profesor, tetapi persoalan mendasar masyarakat masih terus berulang?
Mengapa kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan masih begitu mudah ditemukan?
Mengapa sebagian kalangan terdidik justru memilih diam ketika berhadapan dengan praktik ketidakadilan yang dialami masyarakat?
Tentu, tidak adil jika seluruh tanggung jawab atas persoalan bangsa dibebankan kepada kaum akademisi. Persoalan sosial memiliki banyak faktor dan membutuhkan kerja bersama.
Namun, pertanyaan tersebut tetap penting diajukan karena gelar akademik seharusnya membawa tanggung jawab intelektual dan sosial.
Seorang sarjana tidak cukup hanya bangga dengan gelarnya. Seorang doktor tidak cukup hanya sibuk mengejar publikasi ilmiah. Begitu pula seorang profesor tidak seharusnya berhenti pada pencapaian administratif dan pengakuan akademik.
Ilmu pengetahuan harus memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat.
Kita membutuhkan intelektual yang tidak hanya pandai berbicara di ruang seminar, tetapi juga mampu membaca persoalan rakyat, menghasilkan penelitian yang berguna, mengkritik kebijakan yang keliru, dan menawarkan jalan keluar atas berbagai persoalan sosial.
Kita perlu menghidupkan kembali tradisi intelektual yang berani melihat Indonesia secara utuh, sebagaimana dilakukan para Indonesianis seperti Clifford Geertz, George McTurnan Kahin, Herbert Feith, Benedict Anderson, dan Max Lane dalam berbagai kajian mereka mengenai masyarakat, politik, dan sejarah Indonesia.
Bukan berarti kita harus selalu bergantung pada pemikiran akademisi asing. Justru sebaliknya, kita membutuhkan lebih banyak intelektual Indonesia yang mampu menghasilkan karya bermutu untuk membaca dan menjelaskan realitas bangsanya sendiri.
Pendidikan yang Mahal, Tetapi Belum Tentu Membebaskan
Persoalan pendidikan Indonesia tidak berhenti pada orientasi industri. Masalah akses, biaya, kualitas, dan pemerataan juga masih menjadi pekerjaan besar.
Sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, berbagai persoalan pendidikan terus muncul dengan wajah yang berbeda-beda.
Biaya pendidikan yang mahal, ketimpangan fasilitas antardaerah, kesejahteraan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, ketidaksesuaian kurikulum, hingga komersialisasi lembaga pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan.
Pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara dalam praktiknya belum sepenuhnya dapat dinikmati secara setara.
Anak-anak dari keluarga berkecukupan memiliki lebih banyak pilihan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus berjuang lebih keras hanya untuk mempertahankan kesempatan bersekolah.
Di sinilah kita perlu mengkritisi arah kebijakan pendidikan. Jangan sampai pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk memutus rantai kemiskinan justru menjadi ruang yang memperkuat ketimpangan sosial.
Sebab, ketika akses terhadap pendidikan berkualitas hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, maka pendidikan kehilangan salah satu misi terpentingnya: menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap manusia.
Pendidikan yang Membebaskan
Kritik terhadap sistem pendidikan yang hanya menghasilkan manusia patuh juga pernah disampaikan oleh Erica Goldson, lulusan terbaik Coxsackie-Athens High School, Amerika Serikat, melalui pidato wisudanya yang sempat menarik perhatian publik.
Ia mengkritik sistem pendidikan yang menurutnya terlalu menyeragamkan cara berpikir peserta didik dan mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja yang patuh terhadap kepentingan perusahaan besar.
Kritik tersebut mengingatkan kita bahwa keberhasilan pendidikan tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan seseorang mengikuti aturan, menghafal materi, memperoleh nilai tinggi, dan menyelesaikan tahapan pendidikan.
Lebih jauh, Paulo Freire melalui gagasan pendidikan humanis dan pembebasannya menawarkan cara pandang yang berbeda.
Dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas, Freire mengkritik model pendidikan gaya bank, yakni pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai wadah kosong untuk diisi oleh pengetahuan dari guru.
Dalam model tersebut, murid hanya dituntut menerima, menghafal, dan mengulang. Mereka tidak diberikan ruang yang cukup untuk mempertanyakan, berdialog, atau menghubungkan pengetahuan dengan kenyataan hidup.
Freire menawarkan pendidikan dialogis yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses belajar.
Pendidikan bukan sekadar mengajarkan seseorang untuk mengetahui sesuatu, melainkan membangun kesadaran agar ia mampu memahami dunia dan mengubah realitas yang menindasnya.
Dengan kata lain, pendidikan harus membebaskan manusia dari ketidakberdayaan berpikir, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.
Gagasan Freire ini menjadi penting ketika kita melihat bagaimana sebagian ruang pendidikan hari ini masih lebih menghargai kepatuhan daripada keberanian berpikir kritis.
Mahasiswa yang kritis terkadang dianggap terlalu banyak bertanya. Siswa yang berbeda pandangan kerap dipandang sulit diatur. Padahal, kemampuan mempertanyakan sesuatu justru merupakan bagian penting dari tradisi ilmiah.
Bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa jika sejak bangku sekolah mereka tidak dibiasakan untuk berpikir, berdialog, dan menguji kebenaran?
Wisuda Bukan Akhir, Melainkan Awal Tanggung Jawab
Kembali ke ruang wisuda.
Ketika nama saya dipanggil dan ijazah diserahkan, saya menyadari bahwa prosesi tersebut hanyalah simbol dari sebuah perjalanan panjang. Ada kebanggaan yang patut dirayakan, tetapi ada pula tanggung jawab yang harus dipikul setelahnya.
Saya tidak ingin memandang wisuda sebagai garis akhir yang menandakan seseorang telah selesai belajar. Sebab, justru setelah keluar dari ruang kelas dan kampus, kehidupan akan memberikan pelajaran yang jauh lebih kompleks.
Ijazah memang dapat membuka pintu kesempatan kerja. Gelar akademik bisa menjadi pengakuan atas proses pendidikan yang telah ditempuh. Namun, keduanya tidak otomatis menjadikan seseorang bijaksana, kritis, atau memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan semata-mata berapa banyak orang yang berhasil mendapatkan gelar sarjana, magister, doktor, atau profesor. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pengetahuan yang diperoleh mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
Apakah pendidikan melahirkan manusia yang berani melawan ketidakadilan? Apakah kampus mampu menjadi ruang lahirnya gagasan yang mengubah keadaan? Apakah ilmu pengetahuan benar-benar hadir untuk menjawab persoalan masyarakat, atau hanya berhenti menjadi dokumen akademik yang tersimpan di rak perpustakaan?
Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya terus hidup di tengah perayaan wisuda.
Sebab, bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar dengan gelar akademik yang panjang. Kita membutuhkan manusia terdidik yang memiliki keberanian berpikir, kepekaan sosial, integritas, dan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.
Wisuda boleh menjadi perayaan atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan formal. Tetapi esensi pendidikan jauh lebih besar daripada itu.
Wisuda adalah simbolik, esensinya adalah pembebasan. Pembebasan dari kebodohan, dari ketakutan untuk berpikir, dari ketundukan terhadap ketidakadilan, dan dari cara pandang yang menempatkan manusia hanya sebagai alat produksi ekonomi.
Karena pendidikan yang sejati bukan sekadar mencetak manusia agar mampu mendapatkan pekerjaan, melainkan membentuk manusia agar mampu memahami kehidupan, memanusiakan sesamanya, dan ikut mengubah dunia menjadi lebih adil.
Dan jika setelah bertahun-tahun belajar kita masih tidak mampu melihat penderitaan rakyat, mempertanyakan ketidakadilan, serta menggunakan ilmu untuk kepentingan bersama, maka mungkin ada sesuatu yang perlu kita evaluasi dari cara kita memahami pendidikan.
Sebab, jangan sampai kita berhasil menjadi orang bergelar, tetapi gagal menjadi manusia yang terdidik.
