BOALEMO, HARIANPOST.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo bersama Pemerintah Daerah (Pemda) terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mengawal jalannya roda pembangunan daerah.
Hal itu mengemuka dalam lanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Boalemo yang digelar bersama sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Boalemo, Selasa, 10 November 2026.
RDP yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Silfana F. Saidi, serta dihadiri anggota Komisi II Harijanto Mamangkey tersebut, difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program pembangunan tahun 2026 sekaligus penyelarasan Rencana Kerja dan Penganggaran (RKP) tahun 2027.
Di sela-sela pembahasan agenda penganggaran dan evaluasi teknis, kondisi infrastruktur jalan di kawasan ibu kota Kabupaten Boalemo mendadak menjadi perhatian serius legislatif.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Silfana F. Saidi, secara tegas menyentil minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap akses jalan utama di wilayah perkotaan yang kondisinya kian memprihatinkan.
”Kami berharap di ibu kota kabupaten ini banyak jalan yang sudah rusak parah dan tidak pernah ada perhatian Pemda,” sentil Silfana di hadapan jajaran perangkat daerah yang hadir.
Adapun perangkat daerah yang hadir dalam RDP tersebut di antaranya Bagian Ekonomi, Bagian Administrasi Pembangunan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Boalemo.
Menanggapi sorotan tajam dari Srikandi DPRD Boalemo itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Boalemo, Laila Nihe, memberikan penjelasannya. Ia menegaskan bahwa kewenangan teknis pengerjaan fisik jalan dan jembatan saat ini sudah beralih.
Laila menguraikan bahwa Bagian Administrasi Pembangunan kini hanya menjalankan fungsi pemantauan serta koordinasi administratif, sementara penanganan konstruksi sepenuhnya menjadi domain dinas teknis terkait.
”Kami sudah tidak menangani pembangunan jalan dan jembatan. Terkait pembangunan itu ada di dinas teknis, kami hanya melakukan monitoring,” terang Laila.
Meski demikian, RDP ini tetap menjadi wadah penting bagi DPRD dan Pemda Boalemo untuk mengidentifikasi berbagai persoalan krusial di lapangan, menyerap catatan evaluasi, hingga merumuskan formulasi kebijakan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran pada APBD 2027 mendatang.
