BOALEMO, HARIANPOST.ID- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menyoroti tajam sejumlah persoalan krusial dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperindag Kabupaten Boalemo, Rabu, 7 Oktober 2026.
Sorotan utama yang mengemuka mencakup kejelasan data pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perkembangan program Koperasi Desa (Kopdes), hingga minimnya alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk perbaikan fasilitas pasar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Silfana Saidi, mencecar Dinas Koperindag terkait validitas data UMKM yang akan menjadi sasaran program pemberdayaan pada tahun 2027 mendatang. Politisi Partai Golkar ini menilai pemerintah daerah harus memiliki data yang mutakhir.
“Untuk evaluasi program pemberdayaan UMKM yang diusulkan Koperindag tahun 2027, berapa yang sudah terdata di Kabupaten Boalemo? Sudah berapa jumlah Kopdes di Kabupaten Boalemo dan bagaimana juknis dari dinas?” tanya Silfana dalam rapat tersebut.
Selain UMKM, Silfana juga mempertanyakan efektivitas pemanfaatan PAD dari sektor perdagangan. Menurutnya, pendapatan yang diperoleh harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan nyata kepada masyarakat, khususnya pembenahan fasilitas publik seperti kebersihan lingkungan pasar dan perbaikan fasilitas MCK.
“Berapa persen hasil PAD yang kembali ke masyarakat? Perbaikan pasar, fasilitas MCK juga harus dipikirkan. Masalah kebersihan pasar juga harus diperhatikan,” tegas Ketua Fraksi Golkar itu.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Koperindag Boalemo, Arifin Tambiyo, mengungkapkan bahwa data UMKM yang dipegang instansinya saat ini merupakan data lama hasil pendataan tahun 2022 dari pemerintah provinsi dan pusat.
Tercatat ada sekitar 12 ribu pelaku UMKM di Boalemo, dengan 297 penerima bantuan yang tersebar di Kecamatan Paguyaman, Tilamuta, Botumoito, dan Wonosari.
“Untuk tahun 2027, kami belum melakukan pendataan,” akui Arifin.
Terkait kondisi infrastruktur pasar yang dikeluhkan, Arifin berdalih pihaknya telah berulang kali mengajukan usulan perbaikan ke Kementerian Perdagangan, termasuk proposal untuk mengatasi atap pasar yang bocor.
Namun, usulan tersebut belum juga membuahkan hasil. Ia juga mengakui fasilitas MCK di Pasar Botumoito terkendala masalah ketersediaan air bersih.
Sementara itu, terkait program Kopdes, Kabid Dinas Koperindag Boalemo menyebutkan bahwa sebanyak 54 Kopdes telah rampung dibentuk.
Kendati demikian, sebagian besar belum beroperasi karena terkendala ketersediaan anggaran dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat yang belum turun.
Meski demikian, beberapa Kopdes dilaporkan sudah mulai berjalan menggunakan simpanan pokok anggota, lengkap dengan SK penempatan manajer serta pendampingan dari PMO pusat. Pihak dinas sendiri mengeklaim keterlibatan mereka dalam program Kopdes terbatas pada tahap awal identifikasi lahan.
