BOALEMO, HARIANPOST.ID- Pemerintah Kabupaten Boalemo tampaknya tidak mau setengah-setengah dalam urusan merombak pelayanan publik. Memasuki pertengahan tahun 2026, Sekretaris Daerah Boalemo, Prof. Dr. Ir. Nurdin, langsung tancap gas mengingatkan seluruh jajaran ASN dan tenaga non-ASN untuk melek digital.
Menurut Prof. Nurdin, di era modern seperti sekarang, adaptasi teknologi dan sistem digital bukan lagi sekadar opsi atau gaya-gayaan, melainkan sebuah keharusan.
”Digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan. Melalui sistem digital dan transaksi non-tunai, kita dapat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel,” tutur Prof. Nurdin saat memimpin Apel Kerja Awal Bulan, bertempat di Alun-Alun Kota Tilamuta, Senin, 8 Juni 2026.
Untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal di sisa tahun anggaran 2026, Sekda Boalemo menitipkan pesan strategis yang harus segera dieksekusi oleh seluruh jajaran OPD.
Seluruh lini pelayanan diminta mendukung penuh implementasi aplikasi transaksi non-tunai. Selain modernisasi pelayanan, sistem ini dinilai ampuh untuk mengoptimalkan pendapatan daerah secara transparan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai jika setiap perangkat daerah bekerja sendiri-sendiri. Budaya kerja kolaboratif dan sinergi antar-OPD wajib diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Memasuki pertengahan tahun anggaran, Prof. Nurdin menegaskan agar alokasi dana benar-benar menyentuh program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
”Memasuki pertengahan tahun, fokus anggaran harus terukur dan tepat sasaran. Sektor strategis yang menjadi perhatian utama meliputi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Penguatan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, Ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” kata Sekda Boalemo.
Sementara untuk menghadapi potensi bencana alam, Pemkab Boalemo mendorong keterlibatan aktif masyarakat demi meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat tapak.
”Saya meminta program desa tangguh bencana diperluas agar warga lebih mandiri dan siap siaga dalam menghadapi situasi darurat, yang didukung dengan aksi nyata seperti menjaga kebersihan sungai dan lingkungan,” pinta Nurdin.
Prof. Nurdin pun memberikan dorongan kuat bagi aspek inovasi. OPD yang sudah memiliki program inovatif diminta untuk konsisten menjaganya, sedangkan OPD yang belum menelurkan inovasi didorong untuk segera menghadirkan terobosan baru demi pelayanan yang lebih prima.
”Melalui momentum Apel Kerja Awal Bulan ini, saya berharap seluruh elemen birokrasi dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang profesional, adaptif, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” harapnya.
