BOALEMO, HARIANPOST.ID- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo resmi menggelar Entry Meeting evaluasi kemudahan Perizinan Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Boalemo Rum Pagau menegaskan komitmennya di hadapan tim BPKP RI Perwakilan Gorontalo. Ia menyatakan bahwa Kabupaten Boalemo sangat terbuka dan siap menyambut siapa saja yang ingin menanamkan modalnya di Bumi Damai Bertuah.
”Daerah Kabupaten Boalemo sangat membutuhkan investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Kami terbuka bagi siapapun yang ingin berinvestasi dan berusaha di sini,” ujar Rum Pagau, bertempat di ruang Vicon Kantor Bupati Boalemo, Senin (20/7/2026).
Ia mengenang kembali masa awal kepemimpinannya pada tahun 2012 silam, di mana Boalemo berhasil menarik investasi skala besar, khususnya di sektor kelapa sawit dan pariwisata. Menurutnya, mendatangkan investor ke daerah bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, Pemkab Boalemo konsisten memberikan berbagai kemudahan perizinan.
Di sektor pariwisata, Rum Pagau tak menampik adanya dinamika di lapangan. Salah satunya terkait destinasi wisata andalan Boalemo yang sempat mendunia, yakni Pulau Cinta.
”Alhamdulillah, Boalemo sempat sangat terkenal karena Pulau Cinta. Namun saat ini kondisinya sedang mati suri akibat kekeliruan struktur bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi alam. Kementerian Pariwisata bahkan meminta agar kawasan tersebut dikembalikan seperti semula,” ungkap Rum Pagau.
Meski sektor pariwisata sedang menghadapi tantangan, Rum Pagau bersyukur sektor investasi kelapa sawit menunjukkan tren positif. Manfaatnya kini telah dirasakan nyata oleh para petani lokal serta memberikan kontribusi bagi hasil yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ke depan, Pemkab Boalemo membidik sektor pertambangan sebagai motor penggerak ekonomi baru. Rum Pagau membeberkan bahwa Kementerian ESDM telah menyetujui 10 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Boalemo.
Langkah selanjutnya yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah menindaklanjuti status tersebut agar segera mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
”Kami sekarang menunggu para pengusaha, baik perorangan maupun koperasi, untuk berinvestasi di bidang pertambangan emas ini. Potensinya sudah siap karena 10 WPR telah disetujui oleh Kementerian ESDM,” pungkasnya optimis.
Diketahui, pertemuan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Prof. Dr. Nurdin Baderan, SP, M.Si, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
