Dekab PohuwatoLegislatif

Pansus LKPJ DPRD Pohuwato Warning Kualitas Layanan RSUD hingga Puskesmas

×

Pansus LKPJ DPRD Pohuwato Warning Kualitas Layanan RSUD hingga Puskesmas

Sebarkan artikel ini
Rapat Pansus LKPJ 2025 DPRD Pohuwato
Rapat Pansus LKPJ 2025 DPRD Pohuwato

POHUWATO,HARIANPOST.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato memberikan perhatian serius terhadap potret pelayanan kesehatan di Bumi Panua. Hal ini terungkap dalam rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Senin, 13 April 2026.

Rapat yang berlangsung dinamis ini menghadirkan jajaran strategis kesehatan, mulai dari Dinas Kesehatan, RSUD Bumi Panua, RS Pratama Lemito, hingga seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Pohuwato. Hadir pula Asisten I dan II Setda Pohuwato serta jajaran Badan P3AKB.

Ketua Pansus LKPJ, Wawan Wakiden,  menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi poin krusial dalam evaluasi kali ini. Menurutnya, serapan anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas fasilitas dan keramahan layanan medis kepada masyarakat.

“Tujuan kita satu, bagaimana program yang direncanakan pemerintah daerah benar-benar menghadirkan kemajuan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jika dalam forum ini pembahasan terasa keras, itu semata-mata demi mewujudkan Pohuwato yang lebih sehat,” tegas Wawan di hadapan forum.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Pansus seperti Akbar Baderan, Febriyanto Mardain, dan Nasir Giasi menyoroti beberapa poin penting, di antaranya terkait optimalisasi RS Pratama Lemito, di mana DPRD mau memastikan fasilitas di wilayah barat Pohuwato ini berfungsi maksimal guna memangkas jarak rujukan. Selanjutnya kinerja tenaga kesehatan di tingkat dasar didorong untuk lebih proaktif dalam program pencegahan (preventif) di desa-desa. Terptenting, DPRD mengevaluasi ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSUD Bumi Panua.

Wawan Wakiden menambahkan, hasil dari rapat pansus ini bukan sekadar catatan seremonial, melainkan akan melahirkan rekomendasi strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

“LKPJ 2025 ini adalah potret nyata kinerja setahun terakhir. Kami ingin memastikan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait akses kesehatan yang sulit atau fasilitas yang tidak memadai,” pungkasnya.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wawan Wakiden didampingi Wakil Ketua Pansus Akbar Baderan, serta dihadiri anggota lainnya yakni Suprapto Monoarfa, Abdul Hamid Sukoli, dan Iwan Abay.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *