BONEBOL,HARIANPOST.ID- Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustafa menekankan kepada seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam evaluasi pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai salah satu program prioritas nasional (quick wins) Presiden.
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian pelaksanaan program sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dilaksanakan selama dua hari, dinulai Jum’at – Sabtu, 4 Juli, 2026, di Salah satu hotel di Kota Gorontalo, kegiatan itu dibuka langsung oleh Sekda Iwan Mustapa.
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis menurut Iwan, tidak hanya berorientasi pada pelayanan kuratif, tetapi lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui deteksi dini berbagai penyakit. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan setelah mengalami sakit, sehingga budaya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu terus dibangun.
“Program PKG merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Keberhasilan pelaksanaannya akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat terhadap kepala daerah,”ungkapnya.
Sejalan dengan hal itu, Dinas Kesehatan, puskesmas, hingga pemerintah daerah diminta memberikan dukungan penuh agar target pelaksanaan program dapat tercapai.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga mendorong optimalisasi pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik pada tahun ajaran baru. Seluruh satuan pendidikan diharapkan dapat berkolaborasi dengan puskesmas untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan siswa sebagai bagian dari upaya deteksi dini sejak usia sekolah.
Pada kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango turut memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program. Di antaranya keterbatasan bahan habis pakai (BHP), kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta kondisi beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memerlukan perhatian. Berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan melalui pembahasan APBD Perubahan.
Pemerintah daerah juga masih menghadapi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp3 miliar. Meski demikian, sektor kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah.
“Keberhasilan Program PKG, tidak dapat hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Puskesmas perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, camat, kepala dusun, serta seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan edukasi, advokasi, dan membangun kesadaran masyarakat agar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis,”pinta Sekda Iwan Mustapa.
Tidak kalah penting, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi aspek paling penting dalam pelaksanaan program. Di mana masih terdapat stigma di tengah masyarakat bahwa pemeriksaan kesehatan akan berujung pada diagnosis penyakit berat atau tindakan medis yang menakutkan.
“Karena itu, sosialisasi secara berkelanjutan itu penting agar masyarakat memahami bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan langkah pencegahan sehingga penyakit dapat diketahui dan ditangani sejak dini,”tegas Sekda.
Dalam forum evaluasi tersebut juga dibahas sejumlah kendala teknis, seperti gangguan aplikasi pelaporan dan sinkronisasi data kependudukan yang menyebabkan sebagian hasil pelayanan belum seluruhnya tercatat dalam sistem.
Meskipun demikian, Pemkab Bone Bolango berkomitmen terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut agar pelaporan program 0emeriksaan kesehatan gratis semakin optimal.
