BONEBOL,HARIANPOST.ID- Sambil membawa satu unit komputer dan satu unit laptop pada Selasa, 28 Juli 2026, kepala desa non aktif Ramla Djafar bersama sang suami terlihat memasuki Kantor Desa Toto Utara. Hal itu terlihat dalam video yang kini tengah beredar luas.
Perangkat komputer dan laptop yang dibawa kades non aktif tersebut diduga merupakan aset desa hasil pengadaan Tahun Anggaran 2025. Namun, belakangan diketahui bahwa pengadaan tersebut baru direalisasikan tahun 2026.
Terkait hal itu, Bendahara Desa Toto Utara, Vatra Mahmud, saat diwawancarai pada Rabu, 29 Juli 2026, mengungkapkan bahwa satu unit komputer dianggarkan pada November 2025 dengan anggaran Rp13.600.000, sedangkan satu unit laptop dianggarkan pada Desember 2025, dengan Rp12.000.000.
Menurut Vatra, kedua paket pengadaan tersebut dikerjakan oleh CV HJ yang beralamat di Jalan Rusli Datau, Kota Gorontalo. Namun, meski telah tercantum dalam APBDes Tahun Anggaran 2025, barang baru diserahkan kepada Pemerintah Desa Toto Utara pada 2026.
“Komputer dianggarkan pada November 2025 sebesar Rp13,6 juta dan laptop pada Desember 2025 sebesar Rp12 juta. Penyedianya CV HJ, tetapi barangnya baru direalisasikan tahun 2026,” ungkap Vatra.
Vatra juga mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan telah dicairkan kepada penyedia pada Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi, hingga tutup buku anggaran pada akhir Desember 2025, komputer dan laptop tersebut belum diterima oleh pemerintah desa.
Keterangan yang disampaikan tersebut memunculkan dugaan adanya jeda antara pencairan dana dan penyerahan barang. Tidak hanya itu, saat barang pengadaan tersebut diserahkan pada 2026, bendahara mengaku menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi perangkat dengan dokumen perencanaan. Selain itu, kemasan perangkat disebut telah dalam kondisi sobek.
“Tadi kami lihat spesifikasinya tidak sama dan dusnya sudah ada tanda sobek,” tandasnya.
Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, sendiri diketahui pernah menyandang pedikat sebagai Desa Anti Korupsi. Sayangnya, predikat tersebut harus tercoreng oleh dugaa kejanggalan dalam pengadaan perangkat komputer dan laptop di desa tersebut.
