POHUWATO, HARIANPOST.ID- Memasuki tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pohuwato harus bersikap tegas dalam menjalankan kebijakan daerah dan dalam melaksanakan perintah Undang – Undang.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato tidak boleh loyo. Apalagi soal investasi. Pemerintah kabupaten Pohuwato di bawa komando Bupati Saipul Mbuinga harus bersikap tegas. Terlebih kepada investor nakal.
Dalam beberapa tahun terakhir, nilai investasi di Pohuwato bisa dibilang sedang dalam grafik yang baik. Pelaksana Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pohuwato Arman Mohamad, kepada DPRD Pohuwato, Senin, 13 Januari 2025, menyampaikan bahwa pada tahun 2023, nilai investasi Pohuwato menjadi tertinggi diantara daerah lain di Provinsi Gorontalo.
Tahun 2023 kata Arman, nilai investasi Pohuwato mencapai angka Rp 2.1 Triliun. Sedangkan tahun 2024 Pohuwato diberi target Rp 1.7 Triliun, dan sudah terealisasi Rp 1.4 Triliun.Namun, meskipun nilai investasi Pohuwato dalam beberapa tahun terakhir menunjukan hasil baik, kata Arman, pihaknya belum merasa puas. Sebab, Pohuwato harusnya kata dia mendapat lebih dari itu, kalau investornya aktif memberikan laporan.
“Kami tahu nilai investasinya itu berdasarkan laporan investor kepada kami. Menurut kami ini belum terlalu maksimal. Karena ada beberapa Perusahaan yang tidak aktif memberikan laporan kepada kami,” beber Arman
Hal itu disampaikan Arman pada Rapat Dengar Pendapat terkait investasi yang digelar Komisi II DPRD Pohuwato.Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II Nirwan Due dan dihadiri anggota Febriyanto Mardain, Suprapto Monoarfa, Tomir Umar, Jenni Ema Tulung, Otan Mamu dan Rizal Pasuma
Bersama OPD mitra Komisi II, DPRD membahas sejumlah hal terkait ivestasi Pohuwato. Mulai dari investasi sawit, pertambangan, hinga perusahaan waralaba yang telah menjamur di Pohuwato. Terhadap masalah investasi ini, komisi II akan meninjau langsung sejumlah persoalan investasi yang dilaporkan kepada DPRD.
“Kami tidak main – main. Komisi II akan tegas, akan mengambil langkah – langkah yang juga bagian dari kapasitas kami untuk mengawasi investor yang ada di Pohuwato,”tegas Nirwan Due
Tidak hanya sampai di RDP, Komisi II juga akan turun lapangan meninjau dan melihat langsung sejumlah persoalan yang telah masuk ke DPRD. Laporan ini kata Nirwan telah menjadi atensi dan akan diseriusi bersama.
Sementara itu, anggota Komisi II Rizal Pasuma meminta Pemerintah Daerah tidak loyo terhadap investor yang nakal dalam menjalankan usahanya di Pohuwato.
“Pemerintah Daerah hari ini sudah harus tegas terhadap investasi, tidak bisa lembek. Artinya, kalau kami (DPRD) sudah bersuara seperti ini, terkesan Pemerintah Daerah tidak serius mengurus persoalan kepentingan yang ada di daerah,”tegas Rizal Pasuma meminta Pemerintah Daerah tegas menjalankan kebijakan dan melaksanakan perintah undang – undang akan dampak investasi terhadap rakyat Pohuwato.