BONEBOL, HARIANPOST.ID- Di tengah semakin luasnya pemanfaatan layanan administrasi berbasis digital, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperketat pengamanan data masyarakat. Langkah nyata ini dibuktikan dengan keikutsertaan Bone Bolango dalam audit surveillance ISO/IEC 27001 secara nasional.
Kabupaten Bone Bolango tercatat sebagai salah satu dari 23 kabupaten/kota di tujuh provinsi yang menjalani penilaian terhadap konsistensi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam pengelolaan data administrasi kependudukan.
Audit penting ini dilaksanakan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone Bolango, Selasa (6/10/2026). Proses penilaian melibatkan Tim Audit PT TSI (Tim Sertifikasi Internasional) bersama Tim PIAK Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Kedatangan tim audit disambut hangat oleh Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus SW. Rahman, didampingi Sekretaris Dinas Budiyanto Sahabu, Kepala Bidang PIAK Dudiyanto Pakaya, jajaran Dukcapil, serta tim dari Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Gorontalo.
Adapun tim audit eksternal terdiri dari Auditor PT TSI Rakean Bagus, serta M. Riki Darmayuda dari Tim SDMTIK Ditjen Dukcapil.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek penerapan sistem keamanan informasi mulai dari kebijakan dan prosedur, pengelolaan risiko, keamanan teknologi informasi, hingga kontrol keamanan data kependudukan.
Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus SW. Rahman, menyambut baik pelaksanaan surveillance tersebut. Menurutnya, audit ini menjadi ruang evaluasi penting untuk memastikan sistem yang telah berjalan tetap konsisten sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memerlukan penguatan.
“Kami menyambut baik proses surveillance ini. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memastikan apa yang sudah berjalan tetap konsisten dan bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki dapat segera ditingkatkan,” ujar Oktavianus.
Ia menegaskan, era digitalisasi administrasi kependudukan tidak boleh hanya berfokus pada kecepatan dan kepraktisan layanan semata. Lebih dari itu, transformasi digital harus diiringi dengan kapabilitas tinggi dalam menjaga keamanan informasi, mengelola risiko, serta memastikan data masyarakat ditangani secara aman dan bertanggung jawab.
“Hasil surveillance selanjutnya akan menjadi bahan tindak lanjut bagi kami. Catatan dan rekomendasi dari proses audit akan digunakan untuk memperkuat penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara berkelanjutan,” tambahnya.
Masuknya Bone Bolango dalam agenda surveillance bersama 22 kabupaten/kota lainnya ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga standar pengelolaan informasi di tengah masifnya digitalisasi layanan publik.
Dengan adanya audit tersebut, Dinas Dukcapil Bone Bolango diharapkan mampu terus memperkuat tata kelola keamanan informasi. Tujuannya agar pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya semakin mudah diakses oleh masyarakat, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan data yang optimal dan tepercaya.
