POHUWATO, HARIANPOST.ID- Dalam beberapa waktu terakhir ini, sejumlah wilayah di Kabupaten Pohuwato dilanda banjir. Dimulai dari Kecamatan Popayato Barat, Popayato, Dengilo, Lemito, Wanggarasi dan Taluditi secara bergantian.
Di samping karena intensitas curah hujan tinggi, penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pohuwato itu diduga akibat kerusakan hutan di bentang hutan alam Popayato hingga Dengilo yang kian masif.
Pertambangan ilegal dan ilegal loging yang semakin signifikan, jadi pemicu rusaknya wilayah hutan di Pohuwato tersebut. Alat berat pertambangan, silih berganti masuk dan keluar hutan untuk digunakan dalam aktivitas pertambangan. Tidak heran, penggunaan alat berat pertambangan itu membuat kerusakan alam di Pohuwato terus meluas.
Dampak banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Pohuwato itu pun berdampak terhadap warga setempat. Mulai dari rumah warga yang terendam, pertanian yang gagal panen, gangguan kesehatan dan sulitnya mendapatkan air bersih.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Pohuwato Abdullah Kadir Diko saat dimintai tanggapan, menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemerintah Daerah terkait Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam.
“Hentikan semua aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat dan ilegal loging. Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah dan pihak terkait sesuai perannya, bertindak tegas terhadap perusak lingkungan, hukum ditegakkan se adil-adilnya,” kata Abdullah Diko, Selasa, 25 Juni 2024.
Diko, sapaan akrabnya, yang juga Ketua Forum DAS Pohuwato ini meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengawasi, menertibkan dan menegakkan hukum terhadap oknum-oknum penjul BBM subsidi (solar) pada pelaku pertambangan ilegal.
“APH harus memotong rantai pasok Solar Subsidi ke bukan penerima yang dibenarkan oleh Pemerintah,” tegas Diko
Di samping itu Diko mengajak Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat luas turut serta memberikan seruan penolakan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merusak Kawasan hutan.
Dan untuk Pemerintah Daerah, diminta mendorong instansi terkait segera ada Peta Wilayah Rawan Bencana, Recana Aksi Kaloboratif Tanggap Bencana, melibatkan semua pihak turut serta dalam pencegahan/mitigasi bencana alam.
“Kita dorong Pemerintah Daerah meminta Privat Sektor be izin resmi khususnya usaha-usaha yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam harus berkontribusi kongkrit terlibat dalam aksi pencegahan dan penanggulangan bencana alam,” ujar Diko
Dirinya juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah dan DPRD Pohuwato memberikan dukungan anggaran memadai kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tagana dan intansi terkait lainnya. Peningkatan Sarana Prasarana, Ketersedian Personil dan Peningkatan Kapasitas SDM didalamnya.
Dalam Penangulangan Bencana di Pohuwato kata Diko, harus dilakukan secara Kaloboratif (multi pihak dilibatkan), agar pertolongan dan pemulihan atau rehabilitasi paska bencana segera dapat diatasi.
“Saya punpmenyadari Pencegahan dan Penanggulangan bencana alam tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Untuk itu mari semua pihak turut serta mencegah kerusakan alam yang lebih parah dan membantu Masyarakat kita yang terdampak bencana alam (banjir) di Kabupaten Pohuwato,” ajak Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
