BOALEMO, HARIANPOST.ID- Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Molili’ulo, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, kian memperihatinkan.
Ironisnya, eksploitasi lingkungan yang diduga melibatkan belasan alat berat tersebut kini mulai memakan korban di sektor pertanian.
Bagaimana tidak, lahan sawah sejauh puluhan hektare yang dicetak oleh Pemerintah Daerah Boalemo pada periode sebelumnya kini terancam hilang total akibat dampak sedimentasi material tambang.
Persoalan krusial ini disuarakan langsung oleh Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Fraksi Demokrat, Abdul Rahman Genti, saat menginterupsi Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kabupaten Boalemo, Senin (6/7/2026) kemarin.
Menurut Abdul Rahman, dampak dari aktivitas ilegal di Desa Tangga Barito ini sudah sangat luar biasa dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani dan peternak.
”Di Tangga Barito sudah ada belasan alat berat yang beroperasi. Dampaknya sangat luar biasa. Air sungai sekarang sudah keruh, bahkan sapi saja tidak mau minum,” ungkap Abdul Rahman Genti dengan nada kecewa.
Legislator dari Daerah Pemilihan Dulupi-Wonosari ini membeberkan data yang mencengangkan terkait penyusutan lahan produktif di wilayah Molili’ulo.
Ia menjelaskan, pada periode pemerintahan sebelumnya, Pemda Boalemo telah menggelontorkan program pembukaan lahan sawah baru seluas kurang lebih 90 hektare untuk menunjang perekonomian warga. Namun, akibat diterjang limbah sedimentasi tambang, luas lahan tersebut kini menyusut drastis.
”Sekarang lahan yang masih produktif diperkirakan hanya tersisa sekitar 20 hektare saja. Banyak sawah warga yang mengalami kerusakan parah akibat persoalan ini,” tuturnya.
Bukan hanya sektor pertanian dan peternakan yang menjerit, aktivitas alat berat di hulu sungai tersebut juga berdampak pada sektor transportasi. Endapan lumpur hasil tambang mengakibatkan aliran sungai mengalami pendangkalan hebat.
Padahal, selama ini warga setempat hanya mengandalkan perahu sebagai satu-satunya akses transportasi untuk menuju ke wilayah Molili’ulo.
”Akibat sungai yang semakin dangkal, perahu masyarakat sekarang tidak lagi bisa beroperasi secara normal,” tambahnya lagi.
Dampak buruk ini bahkan disebut telah meluas dan mulai dirasakan oleh masyarakat di wilayah hilir, seperti di Kecamatan Wonosari hingga Kecamatan Paguyaman.
Melalui forum tertinggi di parlemen Boalemo tersebut, politisi Partai Demokrat ini mendesak agar Pemerintah Daerah bersama Aparat Penegak Hukum (APH) tidak menutup mata dan segera mengambil tindakan konkret di lapangan.
”Kami berharap Pemda dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal ini. Jangan biarkan masyarakat terus-menerus dirugikan,” pungkasnya tegas
