POHUWATO, HARIANPOST.ID– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pohuwato soroti ihwal kurangnya Alat mesin pertanian (Alsintan) untuk digunakan petani. Belum lagi masalah harga sewa alsintan yang dinilai terlalu tinggi, karena adanya dugaan permainan mafia alsintan.
Terhadap masalah ini, Fraksi PKB DPRD Pohuwato mendukung penuh Pemerintah Daerah untuk memberantas mafia alsintan. Itu menjadi salah satu poin rekomendasi PKB di sektor pertanian, atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) tahun anggaran 2024, Senin, 14 April 2025.
Dalam LKPJ Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun 2024 disebutkan bahwa, sektor pertanian, perikanan, kehutanan, menyumbang 57 persen lapangan usaha, sektor ini masih menjadi pondasi utama struktur ekonomi daerah. Karena itu, di sektor ini, PKB memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
“Kami minta manajemen dan tata kelola alsintan diperbaiki. Baik manejemen Pengelolaan alsintan oleh brigade kabupaten dan diikuti berkoordinasi dengan brigade alsintan yang menjadi kewenangan Provinsi,”ujar Ketua Farksi PKB, Abdullah Kadir Diko, Selasa, 15 April 2025.
Lebih lanjut pihaknya meminta Pemerintah Daerah menyiapkan bengkel resmi pemeliharaan dan perbaikan alsintan. Memberi pengawasan ketat terhadap harga sewa unit alsintan sesuai peraturan yang berlaku.
“Masih ditemukan di lapangan alsintan dikuasai orang per orang, sulit diakses petani dan harga sewa yang terlalu mahal. Fraksi PKB mendukung penuh pemda memberantas mafia alsintan,”ucap Abdullah Kadir Diko
Fraksi PKB juga meminta Pemerintah Daerah memperbaharui data pertanian dengan akurat. Data luasan lahan, luas lahan produktif, harga komoditi pertanian perkebunan. Menurut fraksi PKB data yang dituangkan dalam LKPJ 2024, baik bersumber dari laporan OPD terkait maupun BPS, cenderung tidak sesuai kenyataan di lapangan.
“Misalnya disebutkan produksi kakao turun tahun 2024 akibat harga murah (rendah). kenyataan di lapangan sejak awal tahun 2024 harga biji kakao kering naik 300 sampai dengan 500 persen dengan harga 150.000/Kg. Sementara sebelumnya RP. 30.000/Kg pada tahun 2023. Hal ini hanya salah satu kesalahan dari beberapa kesalahan data yang dilaporkan. data yang tidak tepat akan mempengaruhi kesalahan kebijakan stategis yang akan diambil Pemerintah Daerah. Data juga menjadi bagian penting membuka calon investor berinvestasi di Kabupaten Pohuwato,”papar Diko
Tidak sampai di situ, Pemerintah Daerah juga diminta memperbiki kualitas bantuan benih jagung yang dibagikan kepada petani. PKB juga mendorong kerjasama Pemda dan privat sektor.
“Dengan keterbatasan anggaran Pemerintah daerah dapat menggandeng privat sektor, bersama-sama memperkuat sektor pertanian. Kerjasama dimaksud diantaranya perbaikan irigasi karena sedimentasi, penyerapan hasil panen petani untuk kebutuhan konsumsi karyawan perusahaan, pelatihan-pelatihan, sarana-prasarana penunjang produksi pertanian dan lainnya,”terangnya
