BOALEMO, HARIANPOST.ID- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Boalemo memastikan anggaran pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam kondisi aman dan tersedia.
Kepala BPKPD Boalemo, Andris Adjie, menegaskan bahwa dana untuk pembayaran TPP tersebut telah dialokasikan dan berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dengan demikian, tertundanya pencairan bukan disebabkan oleh kekosongan anggaran.
”Kami ingin menegaskan bahwa dari sisi ketersediaan anggaran, dana untuk pembayaran TPP tersebut telah dialokasikan dan tersedia di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” ujar Andris Adjie, Kamis, 19 November 2026.
Menurutnya, proses pencairan saat ini masih menunggu rampungnya tahapan administrasi dan regulasi berupa perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar hukum pembayaran.
Andris menjelaskan, dokumen perubahan Perbup tersebut telah melewati persetujuan melalui aplikasi SIMONA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta telah selesai menjalani proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum.
Saat ini, Pemkab Boalemo tinggal menunggu penerbitan nomor registrasi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui tahapan fasilitasi.
”Tahapan ini merupakan bagian dari prosedur yang harus dipenuhi sebelum Peraturan Bupati tersebut dapat ditetapkan dan diundangkan,” jelasnya.
Setelah nomor registrasi terbit dan Perbup diundangkan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera mengajukan dokumen tagihan pencairan sesuai mekanisme keuangan daerah yang berlaku.
Terkait teknis penyaluran, apakah akan dibayarkan sekaligus atau secara bertahap untuk beberapa bulan yang belum terbayarkan pada Tahun Anggaran 2026, Andris menyebut hal itu akan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perbup perubahan serta kelengkapan administrasi pengajuan dari tiap OPD.
Ia pun mengimbau seluruh ASN agar tetap tenang dan tidak menjadikan persoalan ini sebagai polemik. Pemerintah daerah, kata dia, terus mengawal proses administrasi tersebut sebagai bentuk kehati-hatian agar penyaluran TPP memiliki payung hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.












