BONEBOL, HARIANPOST.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus berkomitmen mencari titik temu antara laju pembangunan dan kelestarian ekologi. Langkah ini dibuktikan dengan langkah konkret menggandeng jejaring kabupaten konservasi untuk merumuskan strategi pendanaan alternatif guna mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah serius mendalami kajian resiliensi fiskal daerah dan pendanaan alternatif pembangunan lestari melalui forum diskusi terarah. Agenda ini merupakan Focus Group Discussion (FGD) kedua yang digelar bersama Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL), sebuah wadah kolaboratif bagi daerah-daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan lingkungan.
Kondisi geografis Bone Bolango memang tergolong unik sekaligus menantang, mengingat sekitar 70 persen luas wilayahnya merupakan kawasan lindung yang terdiri dari taman nasional dan hutan lindung. Meski menjadi kekuatan ekologis yang besar, status sebagai kabupaten konservasi ini secara otomatis membatasi ruang gerak pembangunan fisik dan aktivitas ekonomi konvensional bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Sri Mulyani menekankan bahwa seiring dengan kemajuan peradaban dan tuntutan ekonomi, tekanan terhadap daya dukung lingkungan kian hari kian besar. Menurutnya, dinamika ini memberikan dampak langsung terhadap pola pembangunan serta kualitas hidup warga, sehingga diperlukan solusi cerdas agar ekonomi tetap tumbuh tanpa merusak alam.
Melalui kemitraan dengan LKTL, Pemkab Bone Bolango berupaya membedah tantangan keterbatasan fiskal yang selama ini menjadi kendala. Jika pada pertemuan sebelumnya baru sebatas pemaparan pendekatan secara umum, pada FGD kali ini pembahasan telah mengerucut pada upaya menjawab persoalan konkret di lapangan, terutama mengenai bagaimana membiayai program daerah di tengah ruang fiskal yang sempit.
Sejumlah kesepakatan strategis pun mulai mencuat dari hasil diskusi tersebut, salah satunya adalah mendorong optimalisasi skema Pendanaan Jasa Lingkungan (PJLH) dari pemerintah pusat. Skema ini dinilai sebagai bentuk kompensasi yang adil bagi daerah yang konsisten menjaga ekosistem nasional. Selain itu, pemerintah daerah berencana memaksimalkan peran sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih terarah pada pelestarian lingkungan.
Tak hanya bergantung pada bantuan pusat dan swasta, Pemkab Bone Bolango juga didorong untuk lebih proaktif menjemput bola dengan menarik investor serta memperkuat daya tarik daerah di mata kementerian terkait. Langkah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun menjadi poin krusial yang tidak bisa diabaikan dalam peta jalan pembangunan lestari ini.
Keempat strategi utama tersebut akan menjadi fondasi yang terus dimatangkan dalam tahapan FGD selanjutnya. Sri Mulyani berharap, kolaborasi intensif dengan LKTL dan dukungan lintas sektor dapat melahirkan formulasi kebijakan yang lebih tajam, termasuk peluang program-program dari pemerintah pusat yang dapat segera diimplementasikan untuk mendukung Bone Bolango sebagai kabupaten konservasi yang mandiri secara ekonomi.
