BONEBOL, HARIANPOST.ID- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara dengan turun langsung melakukan inventarisasi kendaraan dinas, dengan cara yang tidak biasa yaitu menggunakan sepeda.
Didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Heriyadi Djunaidi beserta Tim JPN, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh aset kendaraan milik instansi terdata dengan baik, dalam kondisi layak, serta digunakan sesuai peruntukannya.
Dengan mengayuh sepeda menyusuri sejumlah titik lokasi penyimpanan kendaraan, Kajari tidak hanya ingin melihat langsung kondisi di lapangan, tetapi juga memberikan pesan kuat tentang pentingnya efisiensi, kesederhanaan, dan keteladanan dalam kepemimpinan.
Dalam keterangannya, Feddy Hantyo Nugroho menegaskan bahwa inventarisasi ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk pengawasan aktif untuk mencegah potensi penyalahgunaan aset negara.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kendaraan dinas benar-benar tercatat, terawat, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Heriyadi Djunaidi menambahkan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari penguatan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Ia menekankan pentingnya sinergi antarbidang dalam menjaga dan mengawasi penggunaan aset negara agar tetap sesuai aturan.
Aksi bersepeda ini pun mendapat perhatian positif dari jajaran pegawai dan masyarakat sekitar. Selain mencerminkan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, pendekatan tersebut dinilai mampu membangun kedekatan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Kegiatan inventarisasi ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penguatan tata kelola yang baik (good governance) di lingkungan Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Ke depan, diharapkan seluruh elemen dapat terus menjaga integritas serta bertanggung jawab dalam pengelolaan aset negara demi pelayanan publik yang lebih optimal.
