Hukum

Korupsi Proyek Jalan Gorontalo, Direktur CV Kifaz Ditahan Polisi

×

Korupsi Proyek Jalan Gorontalo, Direktur CV Kifaz Ditahan Polisi

Sebarkan artikel ini
Korupsi Proyek Jalan Rp9,3 Miliar, Direktur CV Kifaz Ditahan Polisi.(Foto: Humas Polda Gorontalo)
Korupsi Proyek Jalan Rp9,3 Miliar, Direktur CV Kifaz Ditahan Polisi.(Foto: Humas Polda Gorontalo)

GORONTALO, HARIANPOST.ID- Kasus dugaan korupsi pada proyek peningkatan infrastruktur di Kabupaten Gorontalo terus bergulir.

Direktur CV Kifaz Pratama Jaya, JD alias JAM, resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Jalan Samaun Puluhbuhu–Bolihuangga.

​Proyek peningkatan ruas jalan yang bersumber dari dana negara dengan nilai kontrak fantastis mencapai lebih dari Rp9,382 miliar tersebut mangkrak dan diputus kontrak akibat tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis.

​Berdasarkan hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, penyimpangan dalam proyek tahun anggaran 2021 dan 2022 ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yakni mencapai lebih dari Rp1,18 miliar (Rp1.180.854.000).

​Dalam penyidikan lebih lanjut, aparat penegak hukum juga mendapati indikasi bahwa perusahaan yang digunakan dalam proyek tersebut merupakan ‘perusahaan pinjaman’ yang melibatkan pihak lain, termasuk NS selaku direktur cabang yang sebelumnya telah terseret dalam perkara korupsi ruas jalan berbeda.

​Dirreskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede, menegaskan komitmen jajarannya untuk mengusut tuntas perkara ini tanpa pandang bulu. Penyidikan kini masih terus didalami untuk membongkar kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran dana haram tersebut.

​Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal subsider dari UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman pidana maksimal hingga 20 tahun penjara.