BONEBOL,HARIANPOST.ID– Potensi energi panas bumi di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, mulai dipersiapkan untuk ditawarkan kepada badan usaha oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pengembangan energi terbarukan sekaligus membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rencana tersebut dibahas dalam audiensi Tim Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM yang dipimpin Inspektur Ahli Muda Panas Bumi, Joni Rahmatsyah, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, di ruang kerjanya, Rabu, 21 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Iwan Mustapa menjelaskan bahwa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Suwawa telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah kerja panas bumi nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 0025 K/30/MEM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
Namun, hingga kini WKP Suwawa masih masuk dalam daftar 15 wilayah kerja panas bumi yang belum memiliki badan usaha pengembang. Karena itu, proses penawaran kepada investor menjadi tahapan penting untuk mendorong pemanfaatan potensi tersebut, termasuk peluang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
“Dalam pertemuan ini, Kementerian ESDM mengharapkan dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah untuk mengawal proses pengembangan, mulai dari tahapan persiapan hingga kemungkinan beroperasinya PLTP. Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting agar rencana pengembangan dapat berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan wilayah dan masyarakat setempat,” jelas Iwan.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyambut baik rencana pengembangan panas bumi Suwawa. Potensi tersebut dinilai tidak hanya penting untuk mendukung penyediaan energi, tetapi juga berpeluang memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah apabila dikembangkan secara optimal.
Menurutnya, pengembangan panas bumi diharapkan mampu membuka lapangan kerja, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan daerah pada masa mendatang.
Meski demikian, Iwan menekankan bahwa berbagai manfaat tersebut perlu didukung proses pengembangan yang layak, investasi sesuai ketentuan, serta penerimaan masyarakat terhadap rencana kegiatan di wilayahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa penawaran WKP Suwawa akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
Sejumlah aspek akan menjadi pertimbangan dalam proses tersebut, antara lain kelayakan sumber daya, kesesuaian tata guna lahan dan tata ruang, penerimaan sosial, serta minat investor.
Sebagai langkah awal, Kementerian ESDM berencana melaksanakan sosialisasi dalam waktu dekat dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Sosialisasi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan rencana pengembangan secara terbuka, membangun pemahaman bersama, sekaligus menjaring masukan dari masyarakat dan pihak-pihak yang berpotensi terdampak.
Menurut Iwan, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memastikan rencana pengembangan panas bumi berjalan secara terukur. Selain kesiapan sumber daya dan minat investor, kesesuaian tata ruang serta penerimaan masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
“Pemerintah Kabupaten Bone Bolango siap berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam mengawal rencana pengembangan panas bumi Suwawa. Harapannya, potensi ini dapat dikembangkan secara bertanggung jawab, mendukung kebutuhan energi, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
