Dekab Boalemo

DPRD Boalemo Sentil Pengelolaan Kampung Nelayan Rp22 Miliar

×

DPRD Boalemo Sentil Pengelolaan Kampung Nelayan Rp22 Miliar

Sebarkan artikel ini
Kawal Sektor Perikanan, DPRD Boalemo Pertanyakan Tata Kelola Koperasi Nelayan.
Kawal Sektor Perikanan, DPRD Boalemo Pertanyakan Tata Kelola Koperasi Nelayan.

BOALEMO, HARIANPOST.ID- Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Boalemo, Rabu (7/10/2026). Dalam rapat tersebut, dewan menyoroti kesiapan operasional hingga tata kelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

​RDP yang dipimpin Ketua Komisi II Frait Danial ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi II Silfana Saidi, serta Kepala DKP Boalemo Asra Umar Murad. Fokus utama rapat mengalir pada kebijakan BBM subsidi, progres pembangunan fisik, hingga manajemen koperasi.

​Silfana Saidi secara tegas meminta agar program DKP terus diarahkan untuk memperkuat kebutuhan mendasar nelayan lokal. Ia menyoroti tajam ihwal tata kelola manajemen dan kesiapan operasional KNMP, khususnya integrasi fasilitas dengan Koperasi Merah Putih (KMP) Tilamuta.

​”Saya ingin memastikan sejauh mana progres pembangunan, bagaimana tata kelola manajemennya, siapa yang mengelola keuangan KMP Tilamuta, dan kapan fasilitas ini akan beroperasi penuh,” ujar Silfana dalam rapat.

​Menanggapi hal itu, Kadis Perikanan Boalemo, Asra Umar Murad, memaparkan bahwa pembangunan Kampung Nelayan dengan anggaran sekitar Rp22 miliar kini telah mencapai progres fisik 96 persen.

Dari total anggaran tersebut, kurang lebih Rp9 miliar dialokasikan untuk sarana prasarana yang terintegrasi dengan Koperasi Merah Putih guna menyediakan pinjaman lunak tanpa bunga bagi nelayan.

​Selain itu, DKP menargetkan pembentukan tujuh Koperasi Nelayan Merah Putih pada 2027 mendatang, sementara pekerjaan fisik di wilayah Paguyaman Pantai telah menyentuh angka 67 persen.

Pemerintah daerah juga telah mengajukan lima lokasi baru untuk program KNMP tingkat nasional 2027, yakni Desa Bolihutuo, Tutulo, Tapadaa, Lito, dan Bangga, serta memastikan kehadiran SPBUN di Pentadu.

​Di tengah keterbatasan fiskal daerah yang menjadi kendala operasional dinas, Silfana Saidi turut mengusulkan pengadaan cool box bermotor bagi para penjual ikan. Fasilitas ini dinilai krusial untuk menjaga rantai pasok sekaligus mendongkrak daya jual hasil perikanan lokal.