BONEBOL,HARIANPOST.ID- Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan audiensi dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 12 Agustus 2026.
Ini merupakan langkah strategis guna membuka peluang dukungan pembangunan akses ke Pinogu.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BSKDN Kemendagri itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Bone Bolango, Yusbar Ismail, bersama Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dan jajaran, menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu.
Yusbar Ismail menegaskan, pembangunan jalan tersebut tidak sekadar menyangkut pembangunan infrastruktur fisik, tetapi menjadi bagian penting dalam membuka keterisolasian dan mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat Pinogu.
“Yang kita dorong bukan hanya pembangunan jalan, tetapi bagaimana membuka akses dan menghadirkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Pinogu. Karena ketika akses terbuka, mobilitas masyarakat, distribusi barang, pelayanan pemerintah, hingga aktivitas ekonomi akan ikut bergerak,” ujar Yusbar.
Menurutnya, kondisi geografis Kecamatan Pinogu dengan berbagai tantangan akses membutuhkan perhatian serta sinergi lintas pemerintahan. Karena itu, Pemkab Bone Bolango terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan jalan tersebut.
“Kita memahami bahwa pembangunan ini membutuhkan dukungan dan kerja bersama. Pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi, menyampaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sehingga ada langkah konkret yang bisa kita dorong bersama untuk mempercepat pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengatakan pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat konektivitas wilayah dan mengurangi kesenjangan akses pembangunan.
Ia menilai, tersedianya infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari perekonomian, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan pemerintahan.
“Jalan Tulabolo–Pinogu kita lihat sebagai bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan. Infrastruktur ini akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat, karena aksesibilitas sangat menentukan bagaimana potensi suatu wilayah bisa berkembang,” kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan, pembangunan jalan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak hanya berhenti pada pembangunan badan jalan, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami di Bappeda terus memastikan kebutuhan pembangunan ini masuk dalam kerangka perencanaan daerah secara terukur. Di saat yang sama, kami membuka ruang koordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan terhadap pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu dapat semakin kuat,” ujarnya.
Sri Mulyani menegaskan, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan, terutama mengingat kebutuhan anggaran serta kompleksitas pekerjaan yang harus disiapkan.
“Audiensi dengan BSKDN Kemendagri diharapkan menjadi bagian dari rangkaian langkah strategis Pemkab Bone Bolango dalam mengawal pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu,” tandasnya.
