GORONTALO, HARIANPOST.ID- Kedatangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI ke Gorontalo memantik reaksi keras dari kalangan aktivis.
Kunjungan kerja tersebut diminta tidak sekadar menjadi agenda seremonial belaka, melainkan momentum evaluasi penanganan kasus korupsi.
Aktivis Gorontalo, Sahril Tialo, menegaskan bahwa kehadiran petinggi Kejagung harus dimanfaatkan untuk memastikan kepastian hukum terhadap berbagai perkara rasuah yang tengah ditangani di wilayah Provinsi Gorontalo.
Salah satu kasus yang mendesak untuk diseriusi adalah dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020–2022. Perkara ini dinilai telah menjadi atensi publik luas serta mahasiswa.
Meskipun proses hukum terhadap sejumlah legislator sedang berjalan, Sahril mengungkapkan masih ada empat pihak penting yang belum tersentuh pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Ia dengan tegas meminta agar seluruh pihak yang keterangannya dibutuhkan dalam pusaran kasus tersebut segera diperiksa secara menyeluruh tanpa tebang pilih, termasuk unsur pimpinan daerah.
“Walaupun masih dalam tahap pemeriksaan anggota legislatif aktif dan masih ada empat orang yang belum diperiksa, kami meminta semuanya diperiksa tanpa pandang bulu. Salah satunya saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Boalemo, yang pada periode sebelumnya merupakan anggota DPRD. Kalau memang keterangannya dibutuhkan dalam perkara ini, maka harus diperiksa,” tegas Sahril Tialo, Selasa 11 Agustus 2026.
Kendati demikian, Sahril menekankan bahwa pemanggilan tersebut bukan berarti menetapkan seseorang sebagai tersangka. Langkah itu murni bagian dari prosedur penegakan hukum objektif untuk menggali fakta-fakta material secara terang benderang.
“Kami tidak mengatakan siapa pun bersalah. Itu kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan. Tetapi jangan sampai ada pihak yang tidak diperiksa hanya karena jabatan atau kedudukannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sahril meminta agar pengusutan skandal perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo TA 2020–2022 dilakukan secara komprehensif. Penegak hukum diminta mengusut tuntas rangkaian prosesnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan (LPJ).
Dengan kehadiran JAM-Intel Kejagung RI di Gorontalo, ia berharap ada supervisi nyata yang berorientasi pada transparansi dan profesionalisme Korps Adhyaksa.
“Kalau kedatangan JAM-Intel hanya sebatas kunjungan dan seremoni, tentu sangat disayangkan. Kami berharap ada evaluasi nyata terhadap perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Siapa pun yang keterangannya dibutuhkan harus diperiksa secara objektif dan profesional,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Sahril berharap lawatan pejabat tinggi Kejagung ini mampu mendongkrak kembali tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Bumi Serambi Madinah.
“Masyarakat tidak membutuhkan seremoni semata. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi, dan keberanian untuk memeriksa semua pihak yang memang keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum,” pungkasnya.
