BOALEMO, HARIANPOST.ID- Kemelut pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, kian memanas. Program strategis nasional yang disosialisasikan sejak tahun 2021 itu hingga kini tak kunjung tuntas dan meninggalkan tanda tanya besar bagi warga.
Koordinator persoalan PTSL Desa Harapan, Yudi H. Setiawan, menyatakan bahwa masyarakat telah berulang kali menempuh jalur resmi untuk mencari keadilan, termasuk melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh panitia desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo.
”Program PTSL yang disosialisasikan pada 27 April 2021 hingga 2026 ini tidak ada ujung penyelesaiannya,” ujar Yudi kepada harianpost, Selasa 11 Agustus 2026.
Sayangnya, hingga detik ini, laporan yang telah dilayangkan ke Korps Adhyaksa tersebut dinilai jalan di tempat tanpa kejelasan informasi terkait perkembangan penanganannya.
”Kami sudah melaporkan persoalan ini di Kejaksaan Negeri Kabupaten Boalemo dalam pengaduan dugaan pungli yang dilakukan panitia desa dalam program PTSL. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan yang dapat kami lihat,” ucap Yudi H. Setiawan.
Tidak hanya kepada aparat penegak hukum, warga Desa Harapan juga telah mengadu langsung kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Boalemo. Yudi menyebutkan pihaknya sempat menemui Bupati Boalemo Rum Pagau serta Sekretaris Daerah demi mendesak adanya penyelesaian tuntas.
Kala itu, pemerintah daerah berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengagendakan musyawarah bersama desa-desa di Kecamatan Wonosari yang mengalami masalah serupa. Namun, janji tinggal janji, realisasi di lapangan hingga kini nihil.
”Janji untuk bermusyawarah dan menindaklanjuti persoalan ini belum menunjukkan realisasi yang kami harapkan,” keluhnya.
Menghadapi situasi yang tak kunjung ada titik terang, Yudi mendesak Pemkab Boalemo dan Kejari Boalemo untuk segera bersikap tegas. Meski warga sejauh ini masih berkomitmen menempuh jalur damai, kesabaran mereka kini mulai menipis.
Ia menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pihak berwenang, masyarakat Desa Harapan dipastikan bakal turun ke jalan menggelar aksi damai besar-besaran.
”Kami tetap mengedepankan cara yang damai. Tetapi jika persoalan ini tidak ditindaklanjuti, jangan salahkan kami jika masyarakat kembali melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi,” tegas Yudi.
Rencananya, gelombang aksi protes tersebut akan dipusatkan di sejumlah titik strategis, yakni Kantor Bupati Boalemo, Kantor Kejari Boalemo, Gedung DPRD Kabupaten Boalemo, hingga kantor pemerintah desa setempat yang berkaitan langsung dengan karut-marut program PTSL.
Warga berharap instansi berwenang segera bergerak cepat memberikan kepastian hukum agar hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah di Desa Harapan segera terselamatkan.
