Nasional

Arahan Menteri PU Diabaikan, Proyek Sekolah Rakyat Prabowo Terancam Mangkrak

×

Arahan Menteri PU Diabaikan, Proyek Sekolah Rakyat Prabowo Terancam Mangkrak

Sebarkan artikel ini
Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta. (Sumber Foto: Istimewa)
Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta. (Sumber Foto: Istimewa)

JAKARTA, HARIANPOST.ID- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, menyebut proyek Sekolah Rakyat sebagai proyek setengah mangkrak karena realisasi pembangunan masih rendah. Padahal Presiden Prabowo Subianto menargetkan sekolah sudah bisa dipakai tahun ajaran baru Juli 2026.

“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” sebut Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat 22 Mei 2026.

Dody Hanggodo mengatakan, bahwa progres pembangunan 93 Sekolah Rakyat per 20 Mei 2026 baru 58-59%. Bahkan ada titik terendah di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Ironisnya, ada kontrak pembangunan yang selesai Juli hingga Oktober 2026. Padahal siswa harus masuk Juli dan gedung harus siap Juni.

“Adik-adik harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober,” tegas Dody, dilansir detik.com, Ahad 24 Mei 2026.

Terkait hal itu, Dody mengaku sudah beri arahan sejak Januari-Februari 2026 untuk antisipasi hambatan. Tapi jajarannya tak serius hingga masalah baru ditangani belakangan.

“Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya. Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan,” ucap Mentri PU, Dody.

Akibat keterlambatan itu, Dody melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU. Pejabat Eselon I hingga Kepala Balai diganti demi kebut proyek.

“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya. Dengan komposisi profesional di Ditjen Prasarana Strategis, keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi,” tegas Dody.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *