POHUWATO, HARIANPOST.ID- Polemik dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap bantuan benih jagung di Kecamatan Paguat belum lama ini akhirnya menemui kejelasan. Lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar gabungan Komisi I dan II, Senin, 01 April 2024 di DPRD Pohuwato, terungkap bahwa kabar tersebut tidaklah benar.
Menariknya, dalam RDP ini, baik DPRD Pohuwato maupun Dinas Pertanian malah menyoroti salah satu media online yang memberitakan dugaan pungli benih jagung itu. Bahkan Kepala Dinas Pertanian Kamri Alwi mewanti salah satu media online, untuk diproses hukum, jika pemberitaan tersebut berdampak terhadap dipendingnya bantuan benih jagung untuk masyarakat petani di sejumlah Kecamatan.
“Kami baru menyelesaikan Paguat, Dengilo, Marisa, Buntulia, Duhiadaa sampai Patilanggio. Kami masih menunggu untuk Randangan, Taluditi dan wilayah Popayato sana, itu baru 9 ribu yang kami salurkan. Kami masih ajukan dan menunggu SK-nya itu kurang lebih 16 ribu Hektare,”terang Kamri Alwi
“Yang saya khawatir, kalau berita ini sampai ke pihak Kementerian bisa jadi ini dipending karena belum berkontrak,”ungkapnya lagi
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Pohuwato Rizal Pasuma menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato itu adalah hal yang luar biasa. Jika hal yang dikhawatirkan Kepala Dinas Pertanian itu terjadi, Rizal lantas menanyakan kepada media apakah mampu mempertanggungjawabkan kerugian yang akan dialami petani.
“Apa yang disampaikan Pak Kadis ini luar biasa. Apakah teman – teman media mampu mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, ada kurang lebih 16 ribu hektare lagi yang belum tersalur, imbas dari pemberitaan,” tanya Rizal, menanggapi penyampaian Kepala Dinas Pertanian.
Lebih lanjut, jika ada satu masalah seperti ini saran Rizal, baiknya diperjelas dulu, jangan langsung di ekspos.
“Saya sebagai wakil rakyat sangat tidak sependapat ketika model – model seperti ini masih ada di Pohuwato. Jadi tolong teman -teman media menahan diri, “ ungkap Rizal
Lebih dari itu, jika kekhawatiran Kepala Dinas Pertanian tersebut benar terjadi maka Rizal Pasuma akan mengajak petani di wilayah Popayato untuk menuntut media online yang memberitakan dugaan pungli terhadap bantuan benih jagung tersebut.
“Saya dan teman – teman di Wilayah Barat yang disampaikan Pak Kadis tadi belum diterimakan, ketika ini terjadi, saya akan menyurat dan menuntut dan mengajak masyarakat petani untuk menuntut media yang bersangkutan. Karena kita juga yang akan dirugikan,” ungkap Rizal Pasuma
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD, Iwan Abay. Aleg Demokrat ini meminta media untuk memikirkan konsekuensi dari sebuah pemberitaan. Lewat RDP ini, dirinya menegaskan bahwa pemberitaan ihwal dugaan pungli bantuan benih jagung adalah tidak benar adanya.
“Kita secara bersama – sama menegaskan bahwa berita itu adalah tidak benar adanya,” tegas Iwan Abay
Pandangan berbeda justru disampaikan anggota DPRD Otan Mamu. Dalam situasi ini kata Otan, Pemerintah Daerah harus melihat persoalan ini secara bijak dan tidak menyalahkan siapa – siapa, termasuk media.
Menurut Otan, permasalah ini justru lahir dari kerisauan masyarakat petani. Di tengah situasi ekonomi yang tidak baik seperti saat ini, maka adalah wajar jika ada anggota kelompok tani yang resah terhadap permintaan iuran Rp 25 ribu/sak tersebut.
“Saya melihat persoalan ini secara universal. Bahwa saat ini masyarakat kita biar hanya dimintakan Rp 20 ribu saja itu tidak sanggup. Artinya apa ? artinya situasi masyarakat kita yang memang saat ini dalam kondisi susah, sehingga menjerit ketika dimintai iuran,” kata Otan Mamu
“Kita Pemerintah Daerah, baik Pak Kadis dan juga DPRD harus melihat ini secara bijak. Karena kondisinya seperti itu. Jangan menyalahkan siapa-siapa, termasuk media. Saya juga tidak setuju kalau ada media yang disalahkan,” ungkap Otan Mamu
Jika media yang dimaksud keliru dalam menyajikan sebuah informasi, maka harus menyampaikan klarifikasi kembali. Otan tidak ingin perosalan ini jutsru akan memunculkan masalah baru.
“Tadi sudah disampaikna pak kadis, bahwa salah satu penyebab masalah ini adalah miskomunikasi. Nah ini kemudian yang akan kita evaluasi ke depan,”terangnya
