KABGOR,HARIANPOST.ID– Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Boliyohuto Raya Gorontalo (IPMBRG) memadati halaman Kantor Bupati Gorontalo pada Rabu, 28 Januari 2026. Mereka datang membawa satu tuntutan krusial, perbaikan segera Jembatan Desa Polohungo yang kondisinya memprihatinkan.
Namun, alih-alih mendapatkan kepastian dari pemegang kebijakan tertinggi, massa aksi justru dihadapkan pada ketidakjelasan informasi mengenai keberadaan Bupati
Jembatan Desa Polohungo bukan sekadar tumpukan beton dan besi, ia adalah urat nadi yang menghubungkan ribuan warga dengan akses ekonomi, sekolah bagi anak-anak, hingga akses darurat pelayanan kesehatan. Saat ini, kondisi jembatan yang rusak parah telah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga yang melintas setiap harinya.
Ketua IPMBRG, Tofandra Pulubuhu, dalam orasinya menegaskan bahwa kerusakan ini adalah masalah klasik yang terus dibiarkan tanpa solusi konkret.
“Kami melihat ada pembiaran yang dilakukan secara sistematis oleh Pemerintah Daerah. Jembatan ini adalah kebutuhan mendasar, bukan kemewahan. Jika keselamatan masyarakat dipertaruhkan, di mana kehadiran negara?” ujar Tofandra.
Ketegangan mulai meningkat saat massa menanyakan keberadaan Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Daerah (Sekda) yang tidak terlihat di lokasi. Perwakilan pemerintah, Asisten III Setda Kabupaten Gorontalo, Haris Tome, yang menemui massa aksi menyatakan bahwa Bupati sedang tidak berada di tempat karena sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta.
Namun, klaim tersebut langsung dibantah keras oleh IPMBRG. Tofandra mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki temuan lapangan yang menyatakan bahwa Bupati Gorontalo diduga kuat berada di kawasan Taman Budaya Limboto, bukan di ibu kota negara.
“Kami merasa dibohongi secara terang-terangan. Asisten III mengatakan Bupati di Jakarta, namun informasi dan temuan tim kami di lapangan menunjukkan beliau berada di Taman Budaya Limboto. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa pimpinan daerah seolah-olah menghindari dialog dengan rakyatnya sendiri,” tambah Tofandra dengan nada kecewa.
Ketidakhadiran Bupati dinilai sebagai bentuk rendahnya komitmen pemerintah terhadap persoalan infrastruktur di tingkat desa. Bagi mahasiswa, tindakan menghindar ini melukai perasaan masyarakat Polohungo yang selama ini sabar menunggu perbaikan jembatan.
Meski diliputi rasa kecewa terhadap respon birokrasi, aksi tersebut tetap berlangsung tertib dan damai hingga sore hari. IPMBRG menegaskan bahwa aksi ini hanyalah permulaan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan berjanji akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tidak ada langkah nyata (alat berat) yang turun ke lokasi jembatan dalam waktu dekat.
