BOALEMO, HARIANPOST.ID- Pemerintah Kabupaten Boalemo menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Rabu, 16 September 2026.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, didampingi Ketua DPRD Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos, Wakil Bupati Lahmudin Hambali, S.Sos, M.Si, serta Sekretaris Daerah Prof. Dr. Nurdin Baderan, SP, M.Si.
Turut hadir pula Wakapolres Boalemo, Kajari Boalemo, Ketua Pengadilan, Dandim 1316 Boalemo, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, hingga kepala desa.
Dalam arahannya, Bupati Rum Pagau membeberkan empat poin krusial yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat Forkopimda kali ini. Keempat isu tersebut meliputi penyiapan lahan pembangunan Brigif, penyelesaian masalah BBM bersubsidi bagi nelayan dan petani, penanganan wabah malaria, serta lonjakan kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak.
Berkaitan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan, Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Boalemo diminta untuk menyiapkan lahan lokasi pembangunan Batalyon Infanteri (Brigif) yang rencananya akan dibangun di perbatasan wilayah Kabupaten Boalemo, tepatnya di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman.
”Tentunya, dalam pertemuan ini kita menyikapi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketertiban, dan pembangunan. Sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda merupakan kunci menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif,” ujar Rum Pagau.
Selain sektor pertahanan dan pembangunan, sorotan tajam juga diarahkan pada persoalan antrean panjang BBM bersubsidi di SPBU yang selama ini dikeluhkan masyarakat, baik untuk jenis pertalite maupun solar.
Guna mengatasi hal tersebut, Bupati dengan tegas meminta jajaran TNI-Polri bersama pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penertiban, khususnya terkait penyalahgunaan barcode (QR Code) BBM subsidi.
”Dalam mengatasi antrean panjang BBM ini, pemerintah daerah meminta kepada TNI-Polri untuk menertibkan penggunaan barcode. Persoalannya, petani dan nelayan ini hanya namanya yang punya barcode, tetapi barcode ini bukan mereka yang pegang, melainkan orang-orang tertentu yang dekat dengan SPBU,” tegas Bupati.
Tidak hanya soal BBM, rapat Forkopimda juga membahas ancaman kesehatan masyarakat menyusul penyebaran wabah malaria di beberapa wilayah kecamatan. Bupati menginstruksikan Dinas Kesehatan setempat agar bergerak cepat mengambil langkah-langkah mitigasi dan penanganan secara masif.
Isu mendesak lainnya yang mendapat perhatian serius adalah tingginya kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Boalemo yang tercatat telah mencapai 20 kasus sepanjang tahun 2026 berdasarkan laporan dari Kepala Dinas DPPKBP3A.
”Pemerintah daerah meminta kepada DPPKBP3A untuk mengambil langkah-langkah nyata agar kasus seperti ini tidak akan terulang lagi di tahun-tahun yang akan datang,” pungkasnya.
