Hukum

Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo Rugikan Negara Rp2,1 Miliar

×

Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo Rugikan Negara Rp2,1 Miliar

Sebarkan artikel ini
Kejari Boalemo Tahan Dua Tersangka Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas.
Kejari Boalemo Tahan Dua Tersangka Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas.

​BOALEMO, HARIANPOST.ID- Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 hingga 2022 menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2.117.649.000,00 (Dua Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

​Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo, nilai kerugian tersebut terbagi atas Tahun Anggaran 2020–2021 sebesar Rp1.463.806.000,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp653.843.000,00.

​Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boalemo, Dwi Hadi Purnomo, dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa dalam penanganan perkara ini, tim penyidik telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang titipan dengan total nilai sebesar Rp1.519.809.000,00 yang kini menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan.

​Seiring dengan terungkapnya kerugian negara tersebut, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Boalemo telah menetapkan dua orang sebagai tersangka pada Kamis, 12 November 2026.

​Keduanya masing-masing berinisial ID (57) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2020–2026 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1947/P.5.12/Fd.2/11/2026, serta BH (64) selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Boalemo sekaligus Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2019–2021 berdasarkan Surat Nomor: B-1948/P.5.12/Fd.2/11/2026.

​Dwi Hadi Purnomo menjelaskan, kedua tersangka diduga melakukan penyimpangan dengan memanipulasi dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

​Modus operandi yang dijalankan meliputi penggunaan bukti tagihan penginapan fiktif, penggelembungan nilai tagihan (mark-up), serta pertanggungjawaban biaya penginapan yang tidak sesuai dengan durasi menginap maupun penggunaan kamar riil. Dokumen tersebut kemudian dijadikan dasar pencairan pembayaran belanja perjalanan dinas sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain.

​Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai Senin, 16 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan Kejari Boalemo. Tersangka BH ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Boalemo, sementara tersangka ID dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo.

​Lebih lanjut, Dwi Hadi Purnomo menegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup terkait keterlibatan pihak lain.

​”Kejaksaan Negeri Boalemo berkomitmen melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.