BONEBOL,HARIANPOST.ID-Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan pembenahan tata kelola, sekaligus mempercepat pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCSP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2026.
Pembenahan tersebut dinilai penting agar capaian daerah tidak kembali mengalami penurunan. Hal itu disampaikan Iwan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemenuhan Evidence MCSP dan SPI 2026 di Naffil Cafe dan Resto, Senin, 7 September 2026.
Iwan menegaskan, tren penurunan nilai dalam tiga tahun terakhir harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, penurunan capaian tersebut dapat menjadi peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau nilai mulai menurun dalam tiga tahun terakhir, ini harus menjadi warning buat kita semua. Ini biasanya kalau turun nilai begitu, jadi warning KPK,” tegas Iwan.
Ia meminta pemenuhan evidence tidak dilakukan sekadar untuk mengejar kelengkapan administrasi. Setiap bukti yang disampaikan harus benar-benar menggambarkan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan didokumentasikan secara tertib.
“Sebenarnya kita ini banyak berbuat, tapi salah satu kelemahan kita tidak mendokumentasikan apa yang sudah kita laksanakan,” ujarnya.
Iwan menekankan, masing-masing OPD sebagai pemilik proses harus bertanggung jawab terhadap evidence pada area tugasnya. Hal tersebut mencakup perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pendapatan, hingga sumber daya manusia.
Sementara itu, Inspektorat diharapkan berperan dalam mengonsolidasikan sekaligus mengoordinasikan proses pemenuhan evidence dari setiap OPD.
Untuk mencegah penumpukan pekerjaan menjelang evaluasi, Iwan mendorong monitoring dilakukan secara rutin, bahkan setiap bulan. Setiap OPD juga diminta menyiapkan personel atau tim kecil yang secara khusus memastikan evidence tersedia, lengkap, dan diunggah secara berkala.
“Tidak mesti harus nanti diingatkan, tapi ini sudah menjadi tugas rutin yang harus kita lakukan terus-menerus,” katanya.
Iwan juga mengingatkan bahwa capaian MCSP Bone Bolango yang sebelumnya berada di kisaran 70-an kini disebut mengalami penurunan hingga berada di angka 50-an. Karena itu, ia meminta tren tersebut segera dihentikan dan capaian MCSP 2026 kembali didorong berada di atas rata-rata nasional.
“Jangan sampai mau turun jadi 40-an lagi,” tegasnya.
Menurut Iwan, pembenahan MCSP dan tindak lanjut SPI tidak semata-mata bertujuan mengejar angka penilaian. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Tugas dan tanggung jawab kita semua untuk terus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya.
