KABGOR,HARIANPOST.ID– Infrastruktur yang rusak parah di Desa Polohungo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, belum juga diperbaiki. Jembatan yang menjadi akses bagi masyarakat di wilayah itu, kondisinya rusak dan memaksa mereka nekat menyeberangi aliran sungai demi menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kondisi memprihatinkan ini memantik kritik dari aktivis sekaligus mantan Wakil Presiden BEM UNUGO periode 2024–2025, Wahyudin S Dai. Ia menyayangkan lambannya respons dari para pemangku kebijakan terhadap keselamatan dan mobilitas warga.
“Ini bukan lagi soal jembatan yang rusak. Jembatannya sudah patah. Masyarakat harus menyeberangi sungai kalau ingin keluar desa atau pulang ke rumah. Pertanyaannya sederhana, sampai kapan rakyat harus seperti ini?” ujar Wahyudin, Ahad, 6 September 2026.
Wahyudin mempertanyakan komitmen nyata dari DPRD Kabupaten Gorontalo, DPRD Provinsi, hingga Pemerintah Daerah. Menurutnya, para pejabat publik kerap abai terhadap persoalan riil di akar rumput setelah tahapan pemilihan umum usai.
“Kalau masyarakat harus menyeberangi sungai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, lalu sebenarnya siapa yang sedang diwakili oleh para wakil rakyat itu? Jangan hanya pandai hadir ketika butuh suara. Setelah duduk di kursi kekuasaan, jangan sampai rakyat justru disuruh menunggu sampai jembatannya tinggal kenangan,” tegasnya.
Selain mendesak perbaikan infrastruktur, Wahyudin turut menyoroti transparansi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT PG di wilayah tersebut. Ia menilai alokasi dana sosial perusahaan semestinya dapat diandalkan untuk mengatasi persoalan darurat di sektor fasilitas publik.
“Kalau CSR memang ada dan nilainya besar, masyarakat berhak tahu manfaatnya. Jangan sampai laporan pembangunan terlihat baik di atas kertas, sementara di lapangan rakyat masih harus menyeberangi sungai karena jembatan mereka patah,” paparnya.
Merespons situasi tersebut, Wahyudin mendesak pemerintah daerah dan DPRD segera mengambil tindakan nyata tanpa harus menunggu jatuhnya korban. Ia menegaskan agar persoalan akses dasar warga tidak lagi dijadikan komoditas politik atau sekadar bahan janji kampanye berikutnya.
“Rakyat sudah cukup kenyang dengan janji. Yang mereka butuhkan sekarang bukan lagi kata-kata, tetapi jembatan yang bisa mereka lewati. Jangan sampai rakyat terus disuruh menyeberang sungai, sementara para pejabat hanya menyeberang dari satu janji ke janji berikutnya,” pungkasnya.
