POHUWATO,HARIANPOST.ID- Geliat ekonomi di Kabupaten Pohuwato sedang menunjukan wajahnya. Bukan merangkak, pertumbuhan ekonomi di ujung barat Provinsi Gorontalo itu, tahun 2025 tumbuh melesat mencapai 7,50 persen. Angka ini lebih besar dibanding tahun 2024 sebesar 4,04 persen.
Berdasarkan data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pohuwato yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato pada awal Maret 2026, grafik ekonomi Kabupaten Pohuwato tahun 2025 menjadi yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Disusul Kabupaten Gorontalo Utara dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 persen, Kota Gorontalo diangka 5,74 persen, Kabupaten Gorontalo mencapai 5,35 persen, Kabupaten Bone Bolango dengan pertumbuhan ekonomi 5,04 persen, dan Kabupaten Boalemo diangka 4,91 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kepala BPS Pohuwato, Harim Imran, saat ditemui di Ruang kerjanya, Selasa, 31 Maret 2026, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Pohuwato tahun 2025 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, ada tiga kategori yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Pohuwato, yaitu Industri pengolahan mencapai 26,02 persen, diikuti pertambangan dan penggalian 24,06 persen, serta kategori konstruksi 15,95 persen.
Pada kategori Industri Pengolahan ujar Imran, data pertumbuhan tersebut diperoleh dengan melakukan survei, baik survei industri skala besar, industri skala sedang dan industri skala mikro, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait.
“Khususnya yang industri mikro, di BPS itu ada yang namanya survei IMK (Industri Mikro- Kecil), itu di sana akan terdeteksi. Saya contohkan khusus yang membuat kue, nah petugas harus hati – hati. Jangan sampai pembuatan kue ini justru masuk ke kategori perdagangan,”ujarnya.
Ada perbedaan mendasar di antara dua kategori, industri pengolahan dan perdagangan. Imran mencontohkan dalam pembuatan kue misalnya, jika proses pembuatan kue yang dimulai dari persiapan bahan baku hingga menjadi kue yang siap dikonsumsi, maka pembuatan kue itu masuk dalam kategori industri. Sedangkan proses tersebut akan masuk pada kategori perdagangan, dimana pelaku perdagangan akan melakukan kerjasama – berapapun kue yang diproduksi, pelaku perdagangan akan siap menampung kue yang diproduksi tersebut. Dalam skema ini, pedagang berfungsi menampung produk jadi dari pengrajin atau pembuat kue untuk kemudian dipasarkan kembali
Pada kategori penggalian dan pertambangan kata Imran, pihaknya melakukan survei dengan melihat kegiatan penggalian secara menyeluruh, termasuk penggalian tambang skala kecil seperti pendulang emas, penggali pasir dan kerikil.
“Khusus untuk penggalian dan pertambangan itu kita survei sampai level ke bawahnya . Kalau pertambangan itu termasuk pendulang emas yang dipinggiran itu kita survei, karena nanti itu akan terlihat. Seperti di pertanian misalnya, setelah kita survei ternyata banyak mereka meninggalkan lahan .Alasannya karena panen gagal, akhirnya lari ke pertambangan,”paparnya.
Dalam hal ini, ia juga mengharapkan ada peran aktif dari pemerintah. Jangan sampai ada indikasi bahwa warga dilarang dalam melakukan kegiatan ekonominya.
“Karena kan bisa dikatakan perutnya mereka tergantung di situ. Kami melihat ada pergesaran mengapa sektor ini (pertanian) turun – kemana larinya ? oh ternyata di sana (pertambangan) tumbuh, larinya ke sana. Setiap pergesaran itu kami pantau,” paparnya.
Selain industri pengolahan dan pertambangan, sektor konstruksi ikut penyumbang pertumbuhan ekonomi ketiga terbesar di Pohuwato. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menghadapi tantangan dalam memotret data di sektor ini.
“Sering terjadi, secara administratif alamat perusahaan ada di Pohuwato, namun pemilik atau pengelolanya berada di luar daerah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kami dalam menelusuri data riil di lapangan,” jelasnya.
BPS menegaskan bahwa pemantauan tidak hanya dilakukan pada proyek sipil berskala besar seperti pembangunan infrastruktur publik. Sektor konstruksi juga mencakup aktivitas skala kecil yang melibatkan jasa tukang borong bangunan di pemukiman warga. Metode pendataan yang digunakan sangat detail, membedakan antara kontrak jasa tenaga kerja saja dengan kontrak borongan penuh yang mencakup penyediaan material.
“Kami memotret hingga unit terkecil, termasuk tukang borong bangunan. Kami memilah mana yang hanya menerima upah kerja sementara bahan ditanggung pemilik rumah, dan mana yang sistem borong total. Semua ini dihitung untuk melihat kontribusi nyata sektor konstruksi terhadap perputaran ekonomi daerah,” tambahnya.
Melalui pendekatan ini, BPS berharap pemerintah daerah tidak hanya melihat hasil akhir berupa infrastruktur yang memadai, tetapi juga memahami dinamika para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya, guna memastikan data pertumbuhan ekonomi yang disajikan benar-benar akurat dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran
Lebih jauh, Harim Imran menjelaskan terkait pertumbuhan ekonomi Pohuwato dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 12,62 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 6,65 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,84 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Pohuwato mencatatkan angka sebesar 12,62 persen. Namun, secara struktur distribusi, Konsumsi Rumah Tangga tetap memegang peranan paling besar. BPS Pohuwato memperkirakan akan terjadi lonjakan aktivitas ekonomi yang signifikan pada periode triwulan tertentu, terutama saat menghadapi hari raya besar seperti Idulfitri dan Imlek.
Harim Imran menegaskan bahwa seluruh data yang disajikan BPS bersumber dari instrumen yang terukur, salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Melalui survei ini, BPS memotret pola konsumsi masyarakat dari tingkat bawah hingga level atas secara mendalam.
“Melalui survei inilah kami menghitung pengeluaran makanan dan non-makanan untuk melihat angka kemiskinan dan distribusi ekonomi secara riil,” tambahnya.
BPS menegaskan bahwa seluruh proses pendataan, termasuk mengenai pembentukan modal tetap bruto (investasi), telah dirancang dengan standar nasional. Hal ini memastikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten selaras dan dapat dipertanggungjawabkan secara nasional, mulai dari tingkat provinsi hingga pusat.
Selain sektor konsumsi rumah tangga dan investasi, Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) kini mulai menunjukkan geliat positif dalam struktur ekonomi Pohuwato. Meski kontribusi distribusinya saat ini masih tergolong kecil, yakni sebesar 1,56 persen, sektor ini berhasil menempati peringkat ketiga dalam hal pertumbuhan. BPS Pohuwato berpendapat bahwa jika tren positif ini terjaga, kontribusi lembaga non-profit akan semakin besar di masa mendatang. Namun, BPS menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberikan jaminan kenaikan ekonomi secara sepihak, melainkan hanya memotret fakta yang terjadi di lapangan.
“Tugas kami adalah memotret realitas ekonomi. Apakah ke depan akan naik, itu kembali kepada kebijakan pemerintah daerah dalam merangkul pihak swasta dan pelaku usaha,” jelas Kepala BPS.
Tidak kalah penting ia menekankan pentingnya Sinergi Pelaporan Satu Pintu terkait hal tersebut, BPS menekankan pentingnya transparansi data dari pemerintah daerah mengenai pelaku usaha baru yang masuk ke Pohuwato. Sinergi ini diperlukan agar seluruh aktivitas ekonomi, baik skala besar maupun kecil yang terdaftar melalui sistem satu pintu, dapat terdata secara akurat dan tidak terlewatkan dalam perhitungan statistik.
“Kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk melaporkan setiap usaha yang masuk, sekecil apa pun itu. Jangan sampai ada anggapan bahwa BPS tidak menghitung aktivitas ekonomi tertentu hanya karena datanya belum tersampaikan kepada kami,” tambahnya.
Langkah koordinasi ini diharapkan dapat meminimalisir kendala administratif di kemudian hari, sehingga angka pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan benar-benar mencerminkan kondisi riil seluruh pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato.
