HARIANPOST (POHUWATO)- Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Rizal Pasuma, menilai pemerintah Kabupaten Pohuwato telah gagal dalam menjalankan tugasnya.
Itu setelah Kabupaten Pohuwato mendapat penilaian kurang baik dalam hasil penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan kinerja percepatan pelayanan berusaha pemerintah daerah tahun anggaran 2021 yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kementrian Investasi.
Hasil penilaian tersebut berimbas pada penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022. Mengetahui hal itu, Rizal pun dengan tegas mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah gagal.
“SMS, Sehat, maju dan sejahtara. Ini kan slogannya. Tapi apa, justru rakyat yang dirugikan karena DAU untuk Pohuwato itu terancam tertunda dengan hasil penilaian ini,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (12/10) di ruang kerjanya.
Aleg Golkar ini pun mendorong Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, untuk segera melakukan evaluasi terhadap OPD terkait atas penilaian yang telah dilakukan oleh BKPM.
Tidak hanya Rizal, Ketua Fraksi Golkar, Al Amin Uduala juga menyayangkan Pohuwato mendapat penilaian kurang baik, yang pada akhirnya berimbas pada penundaan DAU 2022.
“Saya sebagai ketua Fraksi Golkar, mendorong Komisi II yang merupakan mitra dari Dinas PTSP, untuk meminta Bupati Pohuwato segera melakukan evaluasi atas penilaian tersebut,” Kata Al Amin
Al Amin pun menegaskan bahwa dorongan ini merupakan bagian dari tugas DPRD . “Jangan digeneralisir, karena kemarin kita (Golkar) mengusung pasangan SMS, lalu dengan pernyataan ini kemudian ada yang menafsirkan bahwa kita tidak lagi dengan SMS, bukan seperti itu,”tegas Al Amin, menerangkan.
“Memangnya kalau kita mendukung, kita tidak boleh mengkritik ? Kan kritik ini juga untuk perbaiakan ke depan,”tegas Al Amin Uduala. (Jid)
