LANGKAH Kejaksaan Negeri Boalemo yang melakukan penggeledahan dan menyita dokumen penting terkait dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo tahun 2020 – 2022, pada 14 Oktober 2025, merupakan langkah berani.
Perlahan, namun pasti, bau busuk dari gedung parlemen Boalemo itu mulai tercium. Publik Boalemo tentu menanti penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Boalemo (Kejari). Publik, khususnya masyarakat Boalemo tidak ingin penggeledahan yang dilakukan itu hanya menjadi tindakan seremonial semata, tanpa beroleh kepastian hukum.
Sejumlah pejabat penting di Sekretariat DPRD Boalemo telah diperiksa. Sayangnya, para aktor, yakni mereka anggota DPRD Boalemo periode 2019 – 2024, belum ada satupun yang diperiksa Kejaksaan. Ada kekhawatiran, langkah pengungkapan hukum oleh Kejari Baolemo tersebut hanya menyasar pejabat Birokratif. Padahal, aroma kuat keterlibatan pihak lain, terutama dilevel pengambil kebijakan, nampak begitu jelas.
Kejaksaan Negeri Boalemo seharusnya menyadari bahwa masyarakat sudah semakin cerdas membaca arah penegakkan hukum. Mereka menilai bukan hanya dokumen yang harus disita, tetapi juga keberanian moral untuk menyingkap siapa sebenarnya yang mengatur, memerintah, dan menikmati hasil dari praktik dugaan perdis fiktif yang merugikan daerah hingga miliaran rupiah.
Jika penggeledahan ini hanya berhenti di ruang sekretariat dan tidak berlanjut pada pemeriksaan aktor-aktor utama dilingkaran pimpinan DPRD periode 2019–2024, maka publik akan menilai bahwa langkah kejaksaan sekadar formalitas : tajam ke bawah tumpul ke atas.
Kejaksaan punya kesempatan besar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Boalemo. Caranya sederhana, tegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Jangan jadikan penggeledahan sebagai panggung pencitraan, tetapi sebagai pintu awal untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya. Karena yang diharapkan masyarakat bukan sekadar berita tentang penyitaan dokumen, melainkan keberanian aparat penegak hukum menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, dan menyentuh mereka yang benar-benar menikmati hasil dari pelanggaran keuangan daerah.
Semoga Kejari Boalemo bersama Dewi Keadilan berhasil mengungkap perkara hukum ini, dan menjawab penantian publik Boalemo ihwal terangka perdis fiktif DPRD Boalemo tahun 2020-2022.
