BONEBOL,HARIANPOST.ID- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Rabu, 9 September 2026.
Pada kunjungan tersebut, BPBD Bone Bolango memaparkan strategi taktis dan penanganan krisis air bersih akibat kemarau panjang, kepada DPRD Minahasa.
Rombongan DPRD Minahasa yang dipimpin Ketua Tim, Franky Waloyan, SE, disambut langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Bone Bolango, Achriel Y. Babyonggo, bersama jajarannya, yakni Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Novita W. Tangahu, Kabid Kedaruratan dan Logistik Edwin S. Palit, serta Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Anita Djakaria.
Dalam diskusi tersebut, Franky Waloyan menekankan pentingnya memperoleh gambaran mengenai langkah konkret dan taktis yang dilakukan BPBD Bone Bolango dalam merespons dampak kemarau ekstrem, terutama terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Menanggapi hal tersebut, Achriel Y. Babyonggo menjelaskan bahwa penanganan krisis air bersih dilakukan berdasarkan data dan laporan cepat dari lapangan.
“Proses penanganan diawali dengan verifikasi surat permohonan resmi dari pemerintah desa atau kelurahan yang memuat data wilayah dan masyarakat terdampak,”papar Achriel
Selanjutnya, BPBD menerapkan pola distribusi air secara bergilir dengan skala prioritas. Skema tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memastikan bantuan tetap dapat menjangkau masyarakat secara merata di tengah keterbatasan armada teknis.
Untuk memperkuat pelayanan, BPBD Bone Bolango juga membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bone Bolango. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menambah dukungan armada tangki sekaligus memperkuat ketersediaan suplai air bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, dampak kekeringan di Kabupaten Bone Bolango telah mencakup 12 kecamatan dan 28 desa/kelurahan, dengan jumlah terdampak mencapai 1.763 kepala keluarga atau 6.846 jiwa.
Selain membahas teknis penanganan kekeringan, Achriel menyampaikan bahwa komunikasi dan sinergi antarlembaga penanggulangan bencana perlu terus diperkuat. Menurutnya, penanganan bencana tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena kondisi dan karakteristik bencana dapat melampaui batas administratif suatu daerah.
“Koordinasi antar-BPBD yang lancar dan solid menjadi kunci utama kecepatan respons serta keberhasilan manajemen penanggulangan bencana di Indonesia secara menyeluruh,” tegas Achriel.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kabupaten Minahasa diharapkan dapat memperoleh referensi dalam memperkuat kebijakan daerah, terutama terkait penganggaran, pengawasan, regulasi, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pertukaran pengalaman ini sekaligus memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif dan berkelanjutan.
